INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT

INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP

MASYARAKAT ADAT

M. Ridwan Tunny

Pendahuluan

Pembangunan dan berbagai upaya transpormasi sosial yang bertujuan mendorong kesejahteraan rakyat tidak akan berhasil dengan baik apabila struktur relasi kekuasaan dalam pengelolaan dan pemilikan sumber daya tanah tidak tertata secara adil.

Di Indonesia, potret dan struktur penguasaan tanah misalnya berada dalam situasi yang semakin timpang disertai meningkatnya sengketa antara aktor yang mengklaim mempunyai hak terhadap penguasaan sumber-sumber tanah tersebut.

Fenomena sengketa sumber daya tanah muncul kepermukaan dengan beragam bentuk, baik sengketa antara pemerintah dengan masyarakat maupun sengketa horizontal diantara masyarakat itu sendiri.  Sengketa sumber daya tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan adat atas sumber daya agraria dan pemilik modal yang mendapatkan tanah oleh sebagian masyarakat terhadap unit dan aset-aset produktif yang telah dibangun diatasnya.

Intervensi terhadap Masyarakat Adat

Adumiharja Kusnaka, mengatakan bahwa selama ini para perencana pembagunan di Indonesia menganggap nilai budaya masyarakat sebagi simbol keterbelakangan.  Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan perubahan sosial budaya.  Perubahan yang dimaksud adalah pencabutan nilai-nilai tradisional yang dilakukan melalui berbagai produk peraturan, perundangan dan kebijakan-kebijakan lainnya.  Produk-produk hukum mengarah kepada eksploitasi alam yang berlebihan.  Akibatnya hancurlah tatanan lingkungan dan terjadilah marjinalisasi masyarakat adat yang mengarah kepada pemiskinan  hak ekonomi, hukum, sosial  agama dan politik.[1]

Permasalahn kritis yang muncul dari persoalan tarik menarik sumber daya tersebut diantaranya adalah makin kecilnya akses dan kontrol masyarakat.  Persoalan tersebut menjadi semakin rumit, karena tarik menarik pengelolaan sumber daya tanah terjadi tidak hanya di tingkat regional dan nasional, tetapi juga terjadi pada tingkat komunitas.  Komunitas masyarakat tidak bisa dilihat sebagai kelompok masyarakat yang homogen, tetapi yang terlihat berbagai kepentingan individual anggota komunitas saling -silang memperebutkan sumber daya tanah.

Munculnya berbagai kasus sengketa atas sumber daya tanah tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pemerintah (orde baru pada saat itu) yang banyak bersifat ad hock, inkonsisten dan ambivalen antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

Struktur hukum yang mengatur sumber daya agraria menjadi tumpang tindih.  Undang-Undang  Pokok Agraria (UUPA/5/1960) yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan sumber daya agraria di Indonesia menjadi tidak berfungsi, karena pada masa orde baru, Undang-Undang tersebut dibuat mandul dengan cara tidak dibuat peraturan pelaksanaannya.

Pengabaian negara terhadap hukum adat, dalam perumusan strategi pembangunan, hukum, kebijakan, dan manajemen tanah dan kekayaan alam di satu pihak, dan berkembangnya investasi yang berorientasi pada ekstraksi kekayaan alam di pihak lain, telah menimbulkan ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup komunitas lokal.  Derajat kehancuran kehidupan komunitas lokal tersebut, pada akhirnya bergantung pada daya adaptasi dari masing-masing kominitas.

Kekuasan orde baru yang dijalankan dengan skema totaliter berbasis militer, pada dasarnya telah memberikan pengaruh besar pada penciptaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Sepak terjang rezim, pada satu sisi berhasil menundukkan rakyat untuk jangka waktu tertentu, namun dalam jangka panjang, telah membawa akibat yang sulit dibayangkan.

Sementara itu terjadinya pembuldoseran terhadap kultur lokal melalui pelibasan komunitas adat telah mempengaruhi proses negara terhadap realitas pluralitas hukum.

Bahkan pluralitas hukum bukan berangkat dari paradigma UUPA 1960, malah sebaliknya menelikung paradigma tersebut dengan paradigma baru sebagai sumber-sumber agraria adalah komoditas.  Tanah dalam hal ini telah diubah dari memiliki karakter sosial, menjadi komuditas dan dimasukan  dalam skema pasar tanah.  Berbagai kebijakan tersebut pada gilirannya telah menjadi wahana bagi proses marginalisasi rakyat dan masyarakat adat.

Demikian maraknya sektor di atas, mengakibatkan munculnya kasus sengketa agraria berupa penggusuran, penjarahan, penjualan hak komunitas lokal atas tanah dan wilayah mereka.  Juga tidak diakui bahkan terjadi kekerasan yang intens dan dalam terhadap kelompok.

Endang Suhedar dan Ifdal Kasim mengatakan akibat dari fenomena intensif dan ekstraktifnya, di satu sisi membuat faktor penguasaan lahan menjadi semakin penting.  Disisi lain, intensif dan kekerapan sengketa pertanahan, juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fenomena pembangunan tersebut.  Sengketa-sengketa yang sempat muncul ke permukaan termasuk sejumlah sengketa yang melibatkan masyarakat adat.  Akibat disingkirkannya hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lain pada umumnya.[2]

Bahkan Adimuharja mengungkapkan bahwa tanah merupakan unsur yang mendominasi pemicu terjadinya konflik di berbagai daerah.  Hal ini dikarenakan sentralisasi penanganan masalah sumber daya alam menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakpuasan dalam hubungan penguasa-rakyat.  Hubungan yang bersifat sentralistik dan dikelola melalui sistem komunikasi satu arah menyebabkan terjadinya social disfuntion dalam berbagai bidang kehidupan.

Imam Soetiknya menjelaskan, akibat pemerintah menyalahgunakan UUPA No. 5/1960, maka yang terjadi adalah suku-suku bangsa dan masyarakat adat yang tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wewenangnya berdasarkan hak rakyat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/ masyarakat hukum adat sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya, dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ ulayat wilayaha negara.[3]

Loir Bator Dingit mengatakan permasalahan tersebut, telah melahirkan dua sumber ketidak adilan hukum terhadap masyarakat adat. (1) Kebijakan-kebijakan hukum itu sendiri sudah bias penyeragaman dan bias formalitas, yang secara budaya tidak berakar pada prinsip-prinsip hukun sebagaimana yang dikenal dalam sistem sosial dan sistem budaya masyarakat adat. (2) berbagai produk hukum yang mengatur atau yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat dibuat saling kontardiktif, sehingga tidak memungkinkan adanya kepastian hukum bagi hak-hak masyarakat adat.[4]

Fenomena di atas telah mendiskreditkan masyarakat adat menjadi satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan. Dengan berbagai kebijakan dalam hukum yang dikeluarkan, negara secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil hak asal usul, hak atas wilayah, hak untuk menegaskan sistem nilai, ideologi dan adat istiadat, hak ekonomi dan yang paling utama adalah hak-hak politik masyarakat adat.

Yando R. Zakaria mengatakan dengan demikian setidaknya ada tiga faktor utama yang memungkinkan terjadinya sengketa yang melibatkan masyarakat adat. 1) Tindakan birokrasi yang memang tidak peduli tentang keberadaan kelompok masyarakat dengan hak-hak budayanya. 2) Lemahnya kedudukan hak-hak masyarakat adat dalam peraturan perundangan nasional, dimana rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang posisi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka kebijakan. 3) Lemahnya sistem pengorganisasian sosial didalam masing-masing komunitas masyarakat adat sebagai akibat kebijakan-kebijakan pemerintah.[5]

Pada prakteknya menurut Noer Fauzi hal ini menimbulkan apa yang disebut sengketa agraria, dimana terdapat pertentangan klaim antara pemerintah yang menganggap suatu lokasi tertentu adakah “Tanah Negara” dengan masyarakat setempat yang secara turun temurun telah memanfaatkan tanah dan sumber daya alam tersebut.  Sengketa agraria berupa tanah merupakan warisan yang tak terselesaikan.[6]

Ditengah penantian perwujudan formula-formula reformasi, masyarakat pedesaan atau masyarakat adat menghadapi persoalan yang sangat membutuhkan rekonstruksi sosial yang mendasar.  Bukan saja aset, tetapi tanah dan sumber daya alam juga merupakan basis bagi diperolehnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik, ketimpangan dalam akses terhadap tanah akan sangat menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika tertentu, hubungan antara lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, Noer Fauzi  memandang hak seseorang atau kelompok atas suatu luasan tanah akan terjamin kepastiannya, jika memperoleh pengakuan secara utuh, perlindungan dan bahkan pemulihan akibat kerusakan yang selama ini diderita.  Artinya: pengakuan, perlindungan dan pemulihan harus datang dari kedua-duanya, baik dari masyarakat adat, maupun dari pemegang kekuasaan di atasnya.[7]

Jeffry T. Campbell berpendapat bahwa seruan bersama untuk menegaskan klaim-klaim lokal dan sumber daya alam yang menitikberatkan pada pengakuan akan hak masyarakat terhadap tanah yang telah ada sebelumnya (hak ulayat).  Seruan ini sebagai respon terhadap proses marjinalisasi yang dilakukan oleh orde baru.  Yang menarik, baik hukum adat dan hukum nasional digunakan sebagai jastifikasi klaim-klaim adat.  Banyak pemimpin masyarakat menyatakan bahwa hak tradisional mereka dan pola-pola penggunan akan hak pengelolaan terhadap lahan yang didasarkan atas tanah adat diabaikan dengan diterapkannya hukum nasional.  Ironisnya beberapa pembela hukum adat menggunakan hukum nasional sebagai cara untuk membuktikan keberadaan hukum adat.[8]

Noonan melihat bahwa bagaimana lembaga-lembaga peradilan serta para hakim yang sangat diagungkan, gagal untuk memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan pribadi atau kepentingan-kepentingan sosial, ketika mereka membiarkan adanya “topeng” (yaitu konsep-konsep untuk mengklasifikasikan secara formal) dan dengan begitu menyembunyikan realitas kemanusiaan dan sosial yang kompleks, yang ada dalam kasus-kasus yang mereka hadapi.[9]

Pada gilirannya Kuntowijoyo mengingatkan bahwa jika negara tidak bertindak secara hati-hati dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan spesifik dari tanah dan masyarakat pedesaan (masyarakat adat) krisis legitimasi akan terjadi.  Sama halnya dengan krisis-krisis legitimasi di masa lampau, ketika negara dan modal melakukan eksploitasi atas tanah dan tenaga kerja.[10]

Padahal, menurut Nababan masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat seperti bagaiamana suatu kelompok melakukan prinsip-prinsip konversi, manajemen sumber daya alam.  Hal ini tampak jelas pada prilaku mereka yang memiliki rasa hormat begitu tinggi terhadap lingkungan alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya.  Dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam, sistem pengetahuan dan daya adaptasi pengetahuan tekhnologi akan selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam serta sistem distribusi dan pengalokasian hasil tersebut.  Pendekatan ini jelas mempererat jalinan kepuasan semua pihak tanpa berlebihan.[11]

Dengan demikian, menurut Setiawan Bonnie dalam memperdayakan masyarakat pedesaan dari kedudukan marjinal, perlu ada suatu pembaharuan agraria yang mengarah pada pembangunan kembali struktur sosial masyarakat adat, sehingga terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan mereka, disamping terciptanya sistem kesejahteraan sosial serta penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[12]

Penutup

Perlu peninjauan ulang konsepsi hak menguasai dari negara yang menempatkan kekuasaan negara lebih dominan dibanding kekuasaan rakyat, serta koreksi mendasar terhadap sektoralisme hukum pemisahan antara penguasaan tanah dengan sumber daya alam yang menyertainya, kemudian membentuk sistem hukum keagrariaan yang terpadu, yang memberikan ruang hidup pada sistem-sistem hukum adat.  Hal ini perlu, karena ada semacam kearifan lokal masyarakat adat, dimana kekayaan budaya dari setiap komunitas-komunitas lokal, memunculkan suatu pola pengembanagan khas dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (tanah).  Oleh karena itu, perlu diselesaikan seluruh sengketa agraria yang terjadi selama pemerintahan orde baru dengan mengedepankan rasa keadilan, kebersamaan dan kepentingan rakyat di atas segalanya.


DAFTAR PUSTAKA

Campbell, Jeffry T, Pembaharuan Masyarakat Adat, dalam F. Von Benda Beckmann, Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Dingit, Loir Bator, Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat: Kepastian Hukum Kawasan Tanah Adat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999.

Suhendar, Endang dan Ifdal Kasim. Tanah Sebagai Komuditi, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru. Jakarta: Elsam, 1996.

Kuntowijoyo, Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman. Yogyakarta : Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan, 1992.

Kusnaka, Adimiharjo Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, dalam Menggugat Posisi Adat terhadap Negara.  Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999.

Nababan A.  Kearifan Lokal : Mengelola Sumber Daya Agraria, dalam Dimensi Pengelolaan dan tantangan Kelembagaan Bandung : Jurnalistik Analisis Sosial, 2001.

Noer Fauzi.  Pembaharuan Agraria, Urusan Yang Belum Selesai. dalam Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.

Noer Fauzi, Ketegangan Antara Otonomi Komunitas vs Otonomi Pemerintah, dalam Otonomi Daerah dan Sengketa tanah.  Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000.

Noonan J. T. Jr. Persons And Masks of The Law, dalam T.O. Ihromi: antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1993.

Setiawan, Bonnie, Pembaharuan Agraria: Tinjauan Konseptual, dalam Perubahan Politik Sengketa. Jakarta: LPEE – UI, 1997.

Soetiknya, Imam. Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: UGM, 1990.

Zakaria, Yando. R. Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia, dalam Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah.  Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000.


[1] Adimiharjo Kusnaka, Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, dalam Menggugat Posisi Adat terhadap Negara.  (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999), h. 27

[2] Endang Suhendar dan Ifdal Kasim. Tanah Sebagai Komuditi, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru. (Jakarta: Elsam, 1996), h. 26

[3] Imam. Soetiknya, Politik Agraria Nasional, (Yogyakarta: UGM, 1990), h. 20

[4] Loir Bator Dingit, Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat: Kepastian Hukum Kawasan Tanah Adat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999), h. 1

[5] Yando R. Zakaria, Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia, dalam Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah.  (Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000), h. 27

[6] Noer Fauzi.  Pembaharuan Agraria, Urusan Yang Belum Selesai. dalam Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), h. 143

[7] Ibid., h. 212

[8] Jeffry T. Campbell, Pembaharuan Masyarakat Adat, dalam F. Von Benda Beckmann, Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001 (2001:65)

[9] Noonan, Persons And Masks of The Law, dalam T.O. Ihromi: antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 98

[10] Kuntowijoyo, Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman. (Yogyakarta : Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan, 1992), h. 8

[11] A. Nababan  Kearifan Lokal : Mengelola Sumber Daya Agraria, dalam Dimensi Pengelolaan dan tantangan Kelembagaan (Bandung: Jurnalistik Analisis Sosial, 2001), h. 411

[12] Setiawan Bonnie, Pembaharuan Agraria: Tinjauan Konseptual, dalam Perubahan Politik Sengketa. (Jakarta: LPEE – UI, 1997), h. 219

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: