KONFLIK SOSIAL EKONOMI DALAM PERJUANGAN KELAS ( Telaah Islam atas Struktur Sistem )

KONFLIK SOSIAL EKONOMI DALAM PERJUANGAN KELAS
( Telaah Islam atas Struktur Sistem )
M. Ridwan Tunny.
Pendahuluan
Konflik yang berlangsung sejak abad pertengahan hampir keseluruh Eropa, didominasi oleh ekonomi agraris yang didasarkan pada eksploitasi tanah-tanah feodal dengan kekuatan buruh yang berasal dari orang-orang setengah budak yang kerjaannya mengolah tanah. Pola semacam ini, telah menjadikan sosio kultural menjadi semakin tidak bermakna. Dimana sekumpulan orang yang menggunakan berbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka yang bertindak menurut bentuk perilaku sosial yang sudah terpolakan, menciptakan kepercayaan dan nilai bersama yang dirancang untuk memberi makna bagi tindakan kolektif .
Dari konflik tersebut, pada abad ke sepuluh, terjadilah kebangkitan industri dan perdagangan, terutama di kota-kota. Jadi selain kaum bangsawan yang merupakan kelas dominan dalam masyarakat feodal, muncullah satu kelas baru yaitu kelas borjuis. Mula-mula kaum borjuis ini jauh lebih lemah kedudukannya dari pada kaum aristokrat, yang memegang kekayaan daerah di mana mereka berkuasa. Tetapi sedikit perkembangan ketrampilan tehnik, mempercepat pertumbuhan yang mendorong perkembangan perdagangan secara besar-besaran. Pada gilirannya kaum borjuis menjadi semakin kaya raya, terdidik baik dan sangat kompeten. Akibatnya semakin sulit untuk menerima peranan yang lebih rendah dari kaum aristokrat.
Sementara itu Leopold Fontain salah seorang sejarahwan mengatakan, ketika kelas borjuis menjadi lebih kuat, karena memperoleh dukungan negara, mereka lalu memberontak terhadap kelas pertama dan kedua. Menurutnya revolusi Perancis sesungguhnya merupakan revolusi kaum borjuis pertama, sekaligus menumbangkan kelas pendeta dan bangsawan. Perubahan struktur pada masyarakat aristokrat merupakan akibat dari derasnya semangat rasionalitas dan positivistis . Upaya rasionalitas dalam gerakan modernisme di arahkan pada cara berpikir dan berbuat, sejauh yang didasarkan atas hubungan fungsional antara kepentingan dan sikap .
Cara borjuis dan sikap revolusi yang ditanamkam oleh bangsawan saat itu, memunculkan bentuk-bentuk baru dalam konflik hubungan sosial, dengan cara-cara produk yang perkembangannya memunculkan satu doktrin perjuangan kelas. Dimana konflik antara cara produksi dan hubungan-hubungan sosial muncul dalam bentuk perang antar kelas, karena seluruh kelas masyarakat tidak lain adalah bagian-bagian dari tata ekonomi, bahkan perang keagamaanpun tidak lain adalah dari perang antar kelas ekonomi, yang disatu sisi berkepentingan menguasai sumber-sumber kekayaan, sedangkan disisi lain melawannya untuk menyusun pola ekonomi baru menurut reformasi politik.
Baik premis sosial maupun ekonomi, telah menjadi bagian dari sebuah bangunan kekuasaan, yang pernah ada pada masa kebangkitan feodalisme industri, tak terkecuali feodalisme sosial jahiliyah. Berangkat dari kerangka tersebut di atas, Islam melihat bahwa apapun bentuk praktek ekonomi dari kapitalisme maupun sosialisme, yang jelas tidak satupun dari keduanya yang berhasil dalam menempatkan keselarasan individu maupun kolektif dalam suatu strata sosial. Hal ini dikarenakan pemilikan kekayaan dan pembagian kekayaan secara mencolok, disamping monopoli harga dan produksi, mengakibatkan sistem ini membuat sebahagian masyarakat menjadi benalu bagi masyarakat lainnya, dan meniadakan kesempatan bagi orang untuk hidup sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu Islam melihat bahwa disatu sisi, disamping hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, tetapi di sisi lain mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga merupakan sebagian hak masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Dzariyat : 19 sebagai berikut :
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(19)
Terjemahnya :
Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa dari perkembangan kelas di atas telah melahirkan pertentangan kelas yang mengarah ke persoalan monopoli, eksploitasi dan spekulatif karena semua ini tidak bermanfaat. Bahkan mereka mengambil kentungan dari penderitaan sesama manusia.
Dari permasalahan di atas, penulis mengetengahkan beberapa pokok pikiran yakni apa yang melatari perjuangan kelas dalam konflik sosial ekonomi, dan bagaimana tinjauan Islam terhadap perjuangan kelas dalam konflik sosial ekonomi. Dalam makalah ini penulis menggunakan pendekatan historis, deskriptif induktif.
Konflik Sosial dan Perjuangan Kelas
Sebagaimana konflik-konflik sebelumnya, perjuangan kelas antara kelas aristokrat dan kelas borjuis sejak abad kesebelas dan duabelas, ikut menyumbangkan gerakan pembaharuan dan renaisance. Revolusi Perancis tahun 1789 misalnya adalah hasil dari perjuangan fundamental tersebut, dimana dengan mendramatisir konflik ini, revolusi Perancis menjadi model bagi konflik-konflik antara kelas borjuis dan kelas kapitalis. Sehingga perjuangan kelas mengarah kepada cara-cara produksiekonomi dalam hubungan sosial, yang mencuat menjadi konflik politik lewat konflik kelas. Sistem sosial dalam kerangka struktur konflik, senantiasa berubah karena individu dilibatkan dalam mekanisme perubahan, terutama dalam proses sintesa (mencari bentuk). Proses sintesa memberi banyak peluang kepada individu untuk menciptakan nilai, sebagai realisasi diri, dari sebuah kebutuhan materialis .
Ketika perkembangan kekuatan-kekuatan produksi, dimiliki oleh pribadi atau kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat, ketika itu pula muncul kelas-kelas dalam masyarakat yang disebabkan pengkhususan pekerjaan, karena timbulnya gagasan tentang milik pribadi. Kepemilikan tersebut ternyata membawa dampak pertentangan dari kelas bermodal. Semuanya ini mengakibatkan bahwa di satu sisi adaya penimbunan modal, sedangkan sisi lain adanya pengurasan terhadap milik kaum fakir miskin. Sementara itu begitu pesatnya mekanisme ekonomi, menyebabkan upah tenaga kerja makin menurun dan menimbulkan tenaga pengangguran semakin besar. Akibatnya makin besarlah kesengsaraan kaum buruh.
Benturan-benturan di atas semakin mencuat dalam perkembangan kelas, ketika terjadinya revolusi industri pada abad ke 18, konsep kelas kemudian mengambil bentuk dalam fenomena industrialisasi yang menggiring terjadinya kelas baru yang disebut kelas proletar. Meskipun jumlah kelas proletar demikian banyak, namun secara sosial ekonomi dan politis, mereka di bawah kekuasaan kaum borjuis yang pada saat itu menguasai modal
Memasuki awal abad kesembilan belas, pertentangan kelas dan penindasan kejam atas suatu kelompok yanglain semakin tajam dan bersaing,di mana perusahaan-perusahaan besar semakin banyak dan menjadi bagian-bagian bisnis yang bersifat penguasaan pribadi. Sementara itu bagian kehidupan dari kelas proletar kondisinya semakin menurun secara drastis. Sehingga pertikaian antara kelas proletar (inti dari kaum buruh) dan kaum borjuis semakin meningkat dan menimbulkan konflik-konflik sosial dalam satu sistem produksi, baik itu kapitalisme industri maupun kapitalisme perdagangan. Pada gilirannya teori ekonomi kapitalisme merupakan suatu sistem yang terpadu dan kompleks bahkan lebih serius dari doktrin sosialis yang ketika itu masih dalam tahap permulaan.
Dalam suatu fenomena sosial, ketika di eksploitasi manusia terhadap manuia dalam sistem ekonomi kapitalisme tetap berlangsung terus-menerus tanpa kontrol, selama itu pula kelas proletar yang dieksploitasi dan diangsingkan, tetap tidak mempunyai alat apapun untuk dapat melancarkan. Bahwa kemudian kelas pemilik modal sangat berkepentingan untuk menggunakan tenaga kelas buruh dan kemudian mengeksploitasinya untuk mengembangkan industri mereka; hanya dengan satu tujuan yakni melakukan perluasan kapital lebih banyak lagi, sehingga dalam struktur masyarakat kapitalis, terjadi pemiskinan massal terhadap tenaga buruh (kelas proletar) yang hanya di peras tanpa memperbaiki kesejahteraan mereka .
Ketika kerangka berpikir kapitalisme Laissez Faire membolehkan dilakukannya kegiatan-kegiatan usaha perorangan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah, itu pun tidak terdapat gagasan yang nyata tentang keadilan sosial yang dapat dicapai melalui kegiatan usaha yang sadar, sementara kapitalisme campuran cikal bakal dari keadilan sosial, terletak pada tekanan kelas-kelas di dalam masyarakat dan tidak terletak pada keyakinan yang nyata mengenai adanya persaudaraan di antara sesama manusia.
Kenyataan ini menjadikan revolusi politik dan ekonomi dalam masyarakat borjuis yang kapitalis, senantiasa melahirkan satu pemikiran dogmatik mengenai pentingnya kebutuhan dunia, kepentingan-kepentingan pribadi, konsumerisme, seolah-olah merupakan dasar keberadaannya, seperti sebuah hipotesis yang tidak perlu dibuktikan, jadi seolah-olah merupakan dasar alami.
Perubahan sosial ekonom borjuis yang menelanjangi posisi kesenjangan sosial, ternyata membentuk sebuah kekuasaan bahwa kapitalis dalam kebebasan individu dalam memperoleh kapital ( modal ) merupakan prinsip, sedang campur tangan negara untuk mengatur kehidupan ekonomi merupakan perkecualian. Sebaliknya dalam sosialisme ilmiah kita mendapatkan bahwa campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi merupakan prinsip, sedangkan pelimpahan sebahagian dari kebebasannya kepada perorangan merupakan perkecualian.
Dalam konflik-konflik tersebut, terlihat adanya determinisme sosial ekonomi, yang oleh Marxisian dilihatnya sebagai struktur sosial yang menentukan corak struktur tehnik dan struktur budaya. Di mana dari struktur sosial memunculkan bentuk lembaga-lembaga sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi terbentuknya simbol-simbol budaya.kelas borjuis misalnya menciptakan negara kapitalis sebagai refleksi dari kepentingan kelasnya untuk menguasai bias-bias ekonomi dan produksi simbolik. Sehingga paradigma Marxian melihat perubahan sosial sebagaisatu proses yang bergerak secara material dari penguasaan alat-alat produksi ke arah pembentukan struktur tekhnik. Pada akhirnya mempengaruhi terbentuknya struktur budaya.
Paradigma Durkheim, telah memperlihatkan struktur transformasi sosial berasal dari perubahan srtuktur budaya ke struktur sosial dan akhirnya ke struktur tekhnik. Dengan struktur budaya, Durkheim menjelaskan bahwa dalam bentuk nilai-nilai kolektif bisa menjadi dasar dari integrasi sosial. Sementara dalam masyarakat tradisional, nilai kolektif menciptakan suatu bentuk solidaritas yang disebut solidaritas mekanis dan berkembang menjadi solidarits organis. Semuanya itu oleh Durkheim menunjukkan bahwa ada perubahan pada struktur sosial dan karena struktur sosial merupakan matriks dari lembaga-lembaga sosial, termasuk pengusaha-pengusaha birokrat, maka dapat dikatakan bahwa perubahan struktur budaya akan mempengaruhi terjadinya peubahan pada struktur tekhnik.
Dari gambaran-permasalahan tersebut di atas, terlihat bahwa perilaku sosial ekonomi barat modern secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi timbulnya perjuangan kelas di samping memunculkan konflik-konflik sosial dalam ekonomi masyarakat, baik itu kepemilikan pribadi maupun kepentingan kolektif.
Telaah Islam
Dalam segala hal, agama jangan dianggap sebagai penghalang, sebagaimana Marx menemukan banyak pengisapan dan ketidak adilan ekonomi di sekitarnya, atas nama agama. Oleh karena itu dalam bidang ekonomi, ciri khas Islam terletak pada kenyataan bahwa Islam mengenyahkan semua kegiatan ekonomi anti sosialis yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Atas dasar inilah Islam bukan saja membantu meluaskan produksi dan kesempatan kerja, tapi juga menempatkan kebudayaan persaudaraan pada dasar yang kukuh. Sehingga semua kegiatan ekonomi oleh masyarakat Islam harus bebas dari pengisapan dan ketidakjujuran, yang dapat merintangi kebersamaan.
Islam tidak membenarkan adanya kelas-kelas masyarakat yang hanya memusatkan kekayaan di kalangan sekelompok kecil orang kaya. Bahkan Islam tidak membiarkan kebebasan individu untuk mendapatkan kekayaan itu berkembang menjadi kebebasan yang mutlak. Oleh karena itu Islam melihat kekayaan (kelas bermodal) tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan, tetapi dicari untuk berbakti kepada Allah, untuk melaksanakan perbuatan yang adil dan bermanfaat.
Hal ini di jelaskan dalam QS. al-Maidah (5) : 8 sebagai berikut :
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(8)
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahi apa yang kamu kerjakan.
Dari konteks ayat di atas, terlihat bahwa pandangan ekonomi Islam tidak didasarkan atas kebebasan hak milik perorangan yang tanpa batas, sebagaimana dikehendaki oleh kapitalisme. Dan ekonomi Islam juga tidak didasari atas hak penyimpangan total dari hak bersama dan hak kebebasan perorangan, seperti ekonomi campuran di mana batas-batasnya kabur dan tidak diketahui dengan jelas .
Sehubungan dengan masalah tersebut, Allah Swt berfirman dalam QS. al-Taubah (9) : 34 seagai berikut :
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)
Terjemahnya :
‘Hai orng-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dri orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih)”
Yang jelas bagi Islam, praktek-praktek ekonomi tersebut harus sesuai dengam kodrat manusia, dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga pada gilirannya hal-hal berhubungan dengan harta dan hubungan ekonomi terjalin erat dengan berpikir yang bersih, watak, perasaan dan naluri kemanusiaan.
Bertolak dari permasalahan ini, Islam tidak menghendaki adanya kekuasaan satu kelas atas kelas yang lain. Yang jelas kebijakan-kebijakan untuk perombakan sosial ekonomi harus didasarkan pada tujuan mengenai keadilan sosial yang jelas. Sehingga keberpihakan kepada kelas tertindas (mustadh’afin) bukan dalam kerangka meniadakan kelas kapital (mustakbirin), melainkan dalam pengertian merombak struktur-struktur dan mekanisme yang tidak adil, yang telah diciptakan oleh mereka. Hal ini berarti bahwa secara ideologis sistem sosial Islam menciptakan satu mekanisme kerja sama antar kelas. Pada gilirannya yang terjadi dalam mekanisme semacam ini perbedaan-perbedaan kelas, lalu menjadi bersifat fungsional, bukan sebaliknya bersifat kontradiktif
Dengan demikian terlihat bahwa Islam tidak menghendaki adanya kelas-kelas masyarakat yang hanya memusatkan kekayaan di kalangan sekelompok kecil orang kaya. Melainkan oleh Islam melihat keberpihakan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya, merupakan sebuah keharusan sosial yang perlu dijunjung dan ditaati bahkan diamalkan bagi setiap orang yang mengakui sebagai makhluk sosial, sesuai dengan kodrat manusia.
Penutup
Berangkat dari uraian-uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Konflik kelas dalam sosial ekonomi, telah berlangsung sejak abad pertengahan, dimana kaum aristokrat (kaum feodal) mendominasi, mengeksploitasi tanah dalam masyarakat Eropah pada saat itu. Kedominasian ini memunculkan satu kelas baru yakni kelas borjuis, stelah terjadinya kebangkitan industri dan perdagangan sebagai akibat konflik antara kaum aristokrat dan kaum buruh (budak yang mengelola tanah) yang muncul pada abad kesepuluh. Pemunculan revolusi Perancis sebagai akibat gerakan pembaharuan, menjadi model bagi berkembangnya konflik-konflik antar kelas, terutama kelas borjuis dan kapitalis di satu sisi dan kelas proletar disisi lain. Dan mencuatnya kelas-kelas dalam masyarakat saat itu, memberikan peluang timbulnya gagasan mengenai hak milik pribadi, penindasan secara kejam atas suatu kelompok terhadap kelompok yang lain semaakin tajam dan bersaing.kesemuanya ini sebagai akibat laju dan berkembangnya industrialisasi, di mana perusahaan-perusahaan besar semakin banyak menjadi bagian-bagian bisnis, sehingga bagian-bagian yang paling mendasar dari kehidupan manusia dicabik-cabik, bahkan semuanya itu di ukur dari ukuran.
2. Islam tidak membenarkan adanya kelas-kelas masyarakat yang hanya memusatkan kekayaan dikalangan sekelompok kecil orang kaya, bahkan Islam di satu sisi melarang kebebasan hak milik perorangan tanpa batas, sementara di sisi lain Islam tidak membenarkan hak milik bersama yang merupakan penyimpangan total dari hak milik dan kebebasan perorangan. Oleh karena itu Islam melihat kekayaan tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan melainkan dicari untuk berbakti kepada Allah Swt, sehingga praktek ekonomi Allah dengan sendirinya sesuai dengan kodrat manusia, dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Muhammad. Islamic Economic; Theory and Practice. Terjemahan Potan Arif Harahap dengan judul Ekonomi Islam Teori dan Praktek ( Dasar-Dasar Ekonomi Islam) ; Jakarta : Internusa 1992.
Aron, Raymond. Essai Sur Les Libertes, Terjemahan oleh Rahayu S. Hidayat dengan judul Kebebasan Manusia. Cet. I ; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahanya: Jakarta Yayasan penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Alqur’an 1977.
Duvenger , Maurice, Party Politic and Pressure Groups: Terjemahan Laila Hasyim Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan. Cet : II. Jakarta: Bian Aksara, 1989
Elposito, John L. Islamic Transition, Muslim Perspectives. Terjemahan Machnum Husein dengan judul Islam dan Pembaharuan Ensiklopedia Masalah-Masalah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Jogjakarta : Kanisius, 1992.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Cet: IV : Bandung : Mizan, 1993.
Al Nadwi, Abul Hasan Ali, Ma Dza Khasira Al-‘Alam bi Inkhitath al-Muslimin. Terjemahan dengan judul Islam Membangun Peradaban Dunia. Jakarta : Djambatan, 1988

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: