PENANTIAN MASYARAKAT AMBON TERHADAP KEHADIRAN PERBANKAN SYARI’AH

PENANTIAN MASYARAKAT AMBON TERHADAP
KEHADIRAN PERBANKAN SYARI’AH
Aisa Manilet
Pendahuluan
Keberadaan sistem perbankan syari’ah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syari’at Islam, merupakan konsep yang relatif masih baru. Upaya para ulama maupun cendekiawan muslim untuk mendirikan bank berprinsip Mudharabah di Indonesia menjadi semakin meningkat, pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perbankan Oktober 1988.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai hasil Revisi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, maka aturan-aturan perbankan berdasarkan syari’ah telah mendapat legitimasi yuridis secara tegas, bahkan memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam upaya memberdayakan sistem perbankan berprinsip syari’ah, tetapi belum ada upaya secara intensif dari pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mensosialisasikan manfaat bank ini serta menjadikannya sebagai satu upaya alternatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang sangat memprihatinkan saat ini. Begitu pula masyarakat secara umum belum menyadari akan pentingnya bank yang berprinsip Mudharabah.
Meskipun demikian, hingga kini di Pulau Ambon yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tingkat perputaran ekonomi dan perdagangan cukup cepat dan maju yang dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pedagang di kota ini. Di antara mereka ada pedagang-pedagang kaki lima atau asongan begitu cepat berubah, dalam waktu singkat usaha mereka meningkat menjadi besar dan dapat meraih keuntungan tinggi. Di lain pihak para pedagang kelas menengah dan besar, juga semakin mapan dalam usaha mereka, Kelompok ini semakin mempertegas eksistensinya dan bertambah besar usahanya serta dapat menggeser posisi para pedagang yang sebelum kerusuhan dikuasai oleh non pribumi. Bahkan permintaan stok sembako dan bahan pangan sangat tinggi di daerah ini.
Hal ini tentu saja merupakan lahan yang subur dan peluang usaha bagi pemilik-pemilik modal untuk berusaha di kota Ambon, terutama perbankan. Jika pada masa kerusuhan yang lalu banyak perbankan yang melarikan modalnya ke luar kota Ambon dan hanya menyisakan bank-bank pemerintah saja yang beroperasi, maka saat ini perbankan tersebut telah melirik dan menata kembali usahanya di kota ini, terutama perbankan konvensional. Lalu bagaimana dengan perbankan Syariah. Mungkinkah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil menurut ajaran Islam ini hadir di Maluku, khususnya di kota Ambon? Bagaimana persepsi masyarakat Muslim kota ini terhadap Sistem Perbankan Syari’ah ?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dilakukan penelitian lapangan. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan hasil penelitian penulis tentang persepsi Masyarakat Muslim terhadap pendirian Bank Syariah di kota Ambon, dengan tujuan Untuk Mengetahui pandangan atau alasan-alasan masyarakat serta mengetahui berapa banyak masyarakat yang menganggap sistem perbankan syari’ah itu positif yakni sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat di Kota Ambon, maupun anggapan yang negatif terhadap lembaga ini
Semoga penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk mendirikan bank dengan prinsip syari’ah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi bagi seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha dan kaum lemah di Kota Ambon.
Sistem Perbankan Syari’ah
Bank syariah, yakni lembaga keuangan yang usahanya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Syahdaini, Bank Syari’ah adalah bank yang berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan, fungsi Bank Syari’ah seperti ini layaknya juga yang dilakukan oleh bank konvensional, tetapi terdapat perbedaan prinsipil, bahwa bank syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syari’ah, yakni pembagian keuntungan/mudharabah (profit loss sharing principle atau PLS principle).
Adapun jasa-jasa pembagian yang diberikan oleh bank syari’ah jauh lebih beragam, dibandingkan dengan jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti leasing, lire purchase. Dengan demikian bank syari’ah bukan saja dapat memberikan jasa-jasa seperti bank konvensional, tetapi dapat juga memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan oleh bank konvensional, karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga non bank.
Berdirinya sistem perbankan Syari’ah di Indonesia, selain didasarkan pada ketentuan syaria’at Islam yakni Al-Qur’an dan Hadist, juga pada perundang-undangan Nasional, seperti misalnya :
a. Policy pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Kebijaksanaan ini misalnya deregulasi perbankan pada 1 Juli 1983 yang membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya bahkan sampai tingkat 0%. Fakto 27 Oktober 1988 juga telah membuka peluang bagi berdirinya bank-bank swasta baru.
b. Penjelasan lisan pemerintah pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, yang berisi tentang penegasan bahwa tidak ada halangan untuk mengoperasikan bank-bank yang sesuai dengan prinsip syari’ah, sepanjang operasionalisasinya dapat memenuhi kriteria kesehatan bank di Indonesia.
c. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12 yang memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Peluang ini ditindaklanjuti dengan keluarnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah).
Selain itu dasar pendirian Bank Syariah juga memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sebagai berikut :
a. mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional, sehingga berakibat pada sikap mereka untuk memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang ada secara tidak maksimal.
b. Praktek perbankan yang menerapkan bunga, akan menimbulkan laju inflasi yang semakin tinggi, karena ada kecenderungan dari bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebih-lebihan. Penyebabnya adalah cara penciptaan uang baru tersebut dalam suatu sistem berdasarkan bunga tergantung pada operasi-operasi peminjaman bank-bank komersial.
c. Karena sistem perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal. Distribusi kekayaan yang tidak seimbang ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dikhwatirkan akan mengakibatkan kerawanan benturan-benturan, bahkan konflik-konflik sosial yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
d. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, dirasakan kurang berperan secara optimal di dalam membantu memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya lebih produktif. Selain itu pranata pembayaran bunga akan semakin memberatkan nasabah khususnya yang berekonomi lemah dan memberi peluang menaglirnya arus sumber pendapatan dari debitur yang pada umumnya miskin ke kreditur yang pada umumnya lebih mampu secara ekonomi daripada debitur.
Sistem perbankan syari’ah Indonesia dalam menjalankan usahanya mempunyai lima konsep dasar operasional yang terdiri dari :
1. Sistem simpanan murni (al-Wadiah), yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank, dengan tujuan keamanan dan pemindahbukuan serta bukan untuk tujuan investasi.
2. Sistem bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
3. Sistem jual beli dan marjin keuntungan (Mudharabah dan al-Ba’in Bithaman Afil), yaitu sistem yang menetapkan sistem jual beli, dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian-pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah, dengan harga beli ditambah keuntungan (margin/mark up).
4. Sistem sewa (al-Ijarah/al-Ta’jiri), dibagi dalam dua jenis yaitu :
a. al-Ijarah, yakni perjanjian sewa yang memberi kesempatan kepada penyewa, untuk memanfaatkan barang yang disewa, dengan imbalan uang sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, barang-barang dikembalikan kepada pemilik.
b. al-Ta’jiri, sama dengan al-Ijarah, namun setelah masa sewa berakhir, pemilik barang menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan harga yang disepakati.
5. Sistem fee (jasa), yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk jasa ini antara lain,, bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.
Adapun kegiatan operasional perbankan syariah meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Bentuk penghimpunan dana meliputi :
1. Giro Wadi’ah, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya, dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan chek.
2. Tabungan Mudharabah, yaitu dana yang disimpan nasabah di kelola bank, untuk memperoleh keuntungan.
3. Deposito Investasi Mudharabah, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, menurut perjanjian penyimpanan bank dengan sistem bagi hasil.
4. Tabungan Haji Mudharabah, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan haji. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan bagi hasil al-Mudharabah.
5. Tabungan Qurban, yaitu simpanan pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah qurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan qurban. Imbalannya dengan sistem bagi hasil.
Sedangkan bentuk kegiatan operasional di bidang penyaluran dana kepada masyarakat meliputi :
1. Pembiayaan ¬al-Mudharabah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.
2. Pembiayaan Musyarakah, suatu perjanjian dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian yang lain disediakan oleh mitra usaha.
3. Pembiayaan al-Murabakah, suatu perjanjian, dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan naabah dengan sistem pembiayaan ditangguhkan.
4. Pembiayaan al-Ba’iu Bithaman Ajil, suatu perjanjian dimana bank mempunyai pembelian suatu barang dengan sistem pembayaran angsuran atau cicilan.
5. Pembiayaan ¬al-Qardhul Hasan, suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjam, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun.
6. Pembiayaan al-Ijarah dan al-Ba’iu al-Ta’jiri, pembagian sewa menyewa yang biasanya digunakan dalam usaha leasing baik secara murni (oprating lease) maupun secara sewa beli (finance lease).
Dalam pendirian sistem perbankan syari’ah, selain harus memiliki dasar yuridis, juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
1. Dasar hukum, UU No. 10 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/34/KEP/ DIR tetang Bank umum berdasarkan prinsip-prinsip syaria;at tanggal 12 Mei 1999.
2. Bentuk hukum, sebagaimana yang tertera pada pasal 2 SK DIR BI No. 32/34/1999.
3. Izin pendirian, pemberian izin pendirian adalah wewenang Direksi Bank Indonesia yang telah ditentukan pada pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 dan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) dari SK Direktur Bank Indonesia, Bank Umum Syari’ah yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan usaha selambat-lambatnya 60 hari, terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
4. Pendiri, menurut pasal 3 ayat (2) SK DIR No. 32/34/1999, yang dapat mendirikan Bank Umum Syari’ah hanyalah :
a. WNI dan atau Badan Hukum Indonesia
b. WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
5. Modal, besarnya modal Bank Umum Syari’ah sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga trilyun rupiah), ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 32/34/1999.
6. Pengurus
Pengurus pada struktur Bank Umum Syari’ah terdiri :
a. Struktur kepengurusan, sesuai pasal 19 SK DIR BI No. 32/34/1999, kepengurusan Bank Umum Syari’ah terdiri dari Komisaris dan Direksi, dan juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syari’ah.
b. Jumlah anggota Dewan Komisaris, menurut pasal 23 ayat (1), juga anggota Dewan Komisaris harus sekurang-kurangnya dua orang.
c. Jumlah anggota Direksi, menurut pasal 24 ayat (1) anggota Direksi Bank Umum Syari’ah sekurang-kurangnya harus berjumlah tiga orang.
d. Syarat-syarat menjadi anggota pengurus, sesuai pasal 21 ayat (1) dan (2), bahwa yang menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syari’ah wajib memiliki persyaratan sebagaimana dalam kedua pasal tersebut.
e. Larangan memiliki hubungan kekeluargaan, tertera pada pasal 23 ayat (4) dan pasal 25 ayat (1).
f. Larangan memiliki saham perusahaan, sebagaimana ditentukan dalam SK DIR BI No. 32/34/1999, yang telah ditentukan oleh pasal 25 ayat (3).
g. Pembatasan perangkapan jabatan, sesuai SK DIR BI No. 32/34/1999, yang membatasi perangkapan jabatan oleh anggota Dewan Komisaris, sesuai pasal 23 ayat (3).
h. Persetujuan BI, dapat dilihat pada pasal 26 ayat (1).
i. Dewan Pengurus Syari’ah (DPS), menurut pasal 19 ayat (3), persyaratan bagi anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional.
j. Warga Negara Asing sebagai pengurus, dalam pasal 22 ayat (1) menentukan bagi Bank Umum Syari’ah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan WNA sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Kegiatan usaha, tertera dalam pasal 28 dan 29 SK DIR BI No. 32/34/1999 dan DIR BI No. 32/34/1999.
8. Fatwa dan persetujuan Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
Dalam aktifitas usaha harus mengacu pada pasal 28 dan 29 SK DIR BI No. 32/34/1999, Bank Umum Syari’ah melakukan kegiatan dengan memperhatikan fatwa Dewan Syari’ah Nasional.
9. Larangan melakukan kegiatan bank konvensional, telah ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) SK DIR RI No. 32/34/1999, ketentuan ini merupakan penegasan dari ketentuan UU No. 10 tahun 1998.
10. Kegiatan perbankan syari’ah oleh bank konvensional
Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syari’ah, asalan kegiatan itu dilakukan melalui cabang khusus yang hanya melakukan kegiatan perbankan syari’ah saja. Dengan kata lain cabang khusus itu tidak boleh melakukan juga kegiatan perbankan konvensional.

Persepsi Masyarakat tentang sistem Perbankan Syariah
Sebelum kerusuhan bernuansa SARA melanda Kota Ambon, kota ini dikenal sebagai Ambon Manise. Selain karena kotanya memang indah dan bersih, juga karena kota ini aman dalam banyak hal. Aman dalam beraktifitas ekonomi, aman dalam beragama, dan sebagainya, meskipun kota ini dihuni oleh penduduk yang berbeda-beda baik dalam asal-usul suku, agama, ras dan perbedaan lainnya. Karena itu juga, Ambon pernah dijadikan sebagai kota percontohan toleransi umat beragama.
Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kota Ambon sebanyak 209.303 orang. Menurut data dari Kanwil Departemen Agama Maluku, dari jumlah tersebut 33.35 % (82.348 orang) di antaranya adalah pemeluk agama Islam. Sedangkan lainnya, 50.35 % (112.881 orang) beragama Kristen Protestan, 8.49 % (13.588 orang) Katolik, 0.14 % (298 orang) beragama Hindu dan 0.08 % (198 orang) beragama Budha.
Kini, setelah Ambon berangsur-angsur mulai pulih, prosentase tersebut boleh jadi telah mengalami perubahan, terutama jumlah umat Islam, karena banyak orang-orang muslim yang di masa kerusuhan keluar dari Ambon, kini telah kembali lagi.
Adapun data Kanwil Perdagangan Propinsi Maluku tahun 2000 menunjukkan jumlah pedagang kecil sebanyak 8.974 orang, sedangkan pedagang besar 841 orang. Sedangkan jumlah pasar besar 2 buah yaitu pasar Mardika dan pasar Lama. Setelah terjadi kerusuhan banyak pasar alternatif yang tumbuh di berbagai lokasi baik di pemukiman Islam maupun Kristen + 15 buah, yang dinamakan dengan pasar kaget, pasar yang bisa mempertemukan dua komunitas (pasar berantai) satu buah.
Berikut disajikan hasil angket dan wawancara penulis terhadap 90 orang responden yang merupakan sampel dari 44.487 populasi penelitian yang beraal dari tiga desa di dua kecamatan di Kota Ambon. Penentuan besarnya sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik proportionate stratified proposive sampling, yaitu suatu tehnik yang digunakan berdasarkan jumlah sampel yang bila populasi berstrata dan dalam jumlah yang besar.
Oleh sebab itu sampel yang digunakan diambil dari tiga desa di dua kecamatan tersebut di atas karena ke tiga desa ini dianggap representatif dengan penelitian ini. Sebaran responden pada dua kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.
Kategori 3 Desa yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian

Desa Lk Pr Pengusaha Tetap Pekerjaan Tetap
atas Menengah bawah atas Menengah bawah
1 Bt. Merah 25 18 7 5 9 8 8 6
2 Silale 13 7 3 2 4 4 3 3
3 Waihaong 18 9 6 4 5 5 4 4
Jumlah 56 34 16 11 18 17 15 13
Total Jumlah 90 45 45
Sumber Data : Data Primer (Hasil Pengolahan Data)
Dari tabel di atas, selain tergambar tentang sebaran responden, juga dapat diketahui bahwa responten terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori pengusaha sebesar 45 orang (50%) dan kategori berpenghasilan tetap sebanyak 45 orang (50%).
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui instrumen angket, ketika responden ditanya tentang pengetahuan mereka terhadap sistem perbankan syari’ah, maka jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 90 responden 29 diantaranya atau 32,22 persen menyatakan mengetahui sistem perbankan syari’ah (BMT, BPR syari’ah dan Bank Muamalat) karena “sering mendengar” melalui media cetak/media massa (radio, televisi, koran dan lain-lain), 60 responden atau 66,67 persen menyatakan mengetahui sistem perbankan syari’ah karena “pernah mendengar”, sedangkan hanya 1 responden atau 1,11 persen yang menyatakan “tidak pernah mendengar” tentang sistem perbankan syari’ah.
Dengan melihat besar pencapaian persentase responden yang hanya “pernah mendengar” menunjukkan bahwa pengenalan responden terhadap bank syari’ah masih terbatas. Hal ini tampknya disebabkan oleh karena belum tersebarnya atau populernya sistem perbankan syari’ah itu sendiri di berbagai wilayah Indonesia utamanya seperti di kalangan masyarakat kota Ambon, sehingga perlu disosialisasikan manfaat, keunggulan-keunggulan dan pentingnya sistem perbankan syari’ah secara intensif, baik melalui media cetak dan lain sebagainya di berbagai kalangan masyarakat, khususnya di tengah para pelaku ekonomi secara kontinyu.
Salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua BIMM (Badan Immarat Muslim Maluku), yang diwawncarai pada tanggal 5 September 2002 mengatakan :
Kita seharusnya mulai menyadari untuk hidup dengan pola-pola hidup Islami, mulai dari masuk ke WC sampai dengan soal-soal yang besar seperti politik, keamanan, sosial bidang ekonomi, dan bidang perdagangan. Kita bersyukur sekali kalau seandainya ada yang mau mensponsori praktek dan berdirinya sistem perbankan syari’ah di kota Ambon. Sebab dengan begitu kita mulai mempraktekkan cara-cara ekonomi yang benar-benar Islami. Hanya saja kita perlu lebih memperkenalkan sistem perbankan syari’ah ini ditengah-tengah komunitas muslim dan masyarakat luas, sehingga mereka lebih memahami betul tentang pentingnya kehadiran sistem perbankan syari’ah tersebut sebagai penggerak ekonomi umat sebab masyarakat Ambon secara umum tidak tahu akan sistem perbankan syari’ah dan selama ini mereka hanya terbiasa dengan perbankan konvensional yang sudah jelas meminta bunga yang cukup tinggi dari pihak kreditur/peminjam dan hal ini sangat merugikan pihak perminjam dan hanya inipun dilarang oleh berbagai agama, utamanya Islam.
Kenyataan di atas didukung oleh hasil angket yang menunjukkan bahwa hanya 7 orang responden saja atau 7,78 persen dan 83 responden atau 92,22 persen lainnya tidak pernah menjadi nasabah bank syari’ah. Hal ini menunjukkan bahwa dari 90 responden ternyata sebagian besar belum memiliki pengalaman menjadi nasabah bank syari’ah.
Padahal minat mereka untuk menjadi nasabah bank syariah sebenarnya sangat besar. Terbukti dari hasil angket yang menunjukkan bahwa bahwa 33 responden atau 36,67 persen sangat bersedia menjadi nasabah bank syari’ah, 50 responden atau 55,55 persen menyatakan bersedia nasabah, 7 responden atau 7,78 persen menyatakan ragu-ragu menjadi nasabah bank syari’ah dan dari 90 responden tidak ada yang menyatakan tidak bersedia menjadi nasabah pada sistem perbankan syari’ah. Salah seorang pengusaha menengah di Kota Ambon yang diwawancarai tanggal 12 Setember 2002 mengatakan :
Kami bersedia menjadi nasabah bank syari’ah karena kami menyadari bahwa bank syari’ah tidak menerapkan bunga seperti bank-bank konvensional. Selain itu tidak ada unsur saling mengdhalimi antara bank dengn nasabahnya.
Salah seorang yang pernah menjadi nasabah bank syari’ah yang diwawancara tanggal 11 September 2002 mengatakan :
Seperti pengalaman yang pernah kami rasakan sewaktu menjadi nasabah bank syari’ah, kebetulan waktu itu kami memohon pinjaman, yakni untuk membeli motor ojek, dimana seluruh biaya pembelian ditanggung oleh pihak bank. Kemudian pembayaran kepada bank dilakukan secara angsuran selama waktu yang diperjanjikan tanpa membebani dengan yang namanya bunga sehingga dalam waktu singkat kami sudah dapat memiliki motor untuk kebutuhan kami sehari-hari dan ini benar-benar sangat membantu kami.
Kesediaan masyarakat untuk menjadi nasabah pada sistem perbankan syari’ah yang akan didirikan di Ambon, juga menunjukkan bahwa selain motivasi oleh kesadaran beragama, tetapi juga karena mereka ingin tahu dan mempraktekkan sistem perbankan syari’ah yang selama ini didengar lewat media dan sosialisasi dengan cara bagi hasil bersama.
Ketika responden ditanya tentang tanggapan mereka mengenai sistem mudharabah atau bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah, maka jawaban yang dipeoleh menunjukkan bahwa dari 90 responden, 39 responden atau 43,33 persen mengatakan sangat senang dengan prinsip bagi hasil bersama pada sistem perbankan syari’ah, 45 responden atau 50 persen menyatakan senang, 4 responden atau 4,44 persen menyatakan ragu-ragu, dan 2 responden atau 2,22 menyatakan tidak senang.
Prinsip bagi hasil bersama merupakan salah satu ciri sistem perbankan syari’ah yang sekaligus membedakan bank syari’ah dengan bank konvensional. Selain itu, bila bank konvensional sistem operasinya didasarkan kepada “bunga” dan orang yang menanamkan uangnya pada bank motivasinya antara lain untuk mendapatkan bunga, maka pada bank syari’ah nasabah yang menyimpan uangnya dengan tujuan mendapat keuntungan dengan jalan “bagi hasil”.
Dengan demikian, apakah dibutuhkan kehadiran bank yang beroperasi secara syar’i di kota Ambon? Dari hasil angket yang diberikan kepada responden menunjukkan bahwa dari 90 responden, 28 responden atau 31,11 persen memberi pernyataan sangat dibutuhkan, 58 responden atau 64,44 persen menyatakan dibutuhkan, 4 responden atau 4,44 persen menyatakan kurang dibutuhkan dan tidak ada responden memberi pernyataan tidak dibutuhkan.
Berdasarkan pengamatan penulis, banyaknya responden yang memilih kategori jawaban dibutuhkan kehadiran sistem perbankan syari’ah di Ambon karena didorong oleh suatu pengamatan bahwa kota Ambon cukup potensial untuk meningkatkan pendapatan usaha ekonomi masyarakat karena arus perputaran uang, distribusi barang dari luar Ambon dan daya beli konsumen cukup tinggi. Di samping itu para pedangang kecil dalam waktu relatif dapat berubah menjadi pedagang besar. Sehingga kondisi ini apabila dapat difasilitasi oleh sistem perbankan syari’ah, maka tentunya akan dapat meningkatkan usaha ekonomi lemah yang lebih banyak lagi untuk menjadi pedagang-pedagang besar yang sukses.
Penutup
Dari pemaparan hasil angket di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :
1. Pendirian sistem perbankan Syari’ah dirasa penting dan pantas bahkan wajar untuk wilayah kota Ambon, hal ini merupakan salah satu langkah maju bagi masyarakat yang harus disambut dengan baik oleh pihak pemerintah dan pihak perbankan Syari’ah maupun perbankan Muamalat untuk memfasilitasinya, sebab selama puluhan tahun masyarakat tenggelam dalam kancah sistem ekonomi sekuler (bank konvensional) yang semata-mata mementingkan keuntungan bunga, yang pada sisi lain merugikan masyarakat dan tidak diperbolehkan dalam Islam bahkan oleh berbagai agama.
2. Pendirian sistem perbankan Syari’ah merupakan suatu kebutuhan, karena potensi alam, perputaran ekonomi, maupun kondisi pasar di kota Ambon sangat baik dan memungkinkan bila sistem bagi hasil tersebut dipraktekkan di kota ini, karena akan memiliki prospek yang sangat cerah. Untuk itu diperlukan agar wadah formal seperti perbankan dengan cara bagi hasil didirikan di daerah ini.
3. Dengan tanggapan positif ini maka menunjukkan bahwa sistem perbankan Syari’ah ini sangat diharapkan kehadirannya di daerah yang potensial ini. Selain itu mereka merasa bahwa Islam adalah agama yang ajarannya universal dan lengkap yang mengatur hubungan dengan Allah dan sesama manusia untuk itu perlu disosialisasikan

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad.Islamic Banking Vol. 2, Asia, Facific Ekonomic Literature, 1998
Mansor, Mahsin H.J.S. Konsep Syari’ah dalam Bank Islam Jakarta: Risalah Masa, 1992
Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2000
al-Naisabury, Abu al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjal al-Qusyairy. Shahih Muslim Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
Prawiranegara, Syafruddin. Sistem Ekonomi Islam Jakarta: Publicita, t.th.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Libanon: Dar ar al-Fikr, 1981
Purwaadmadja, K. dan M. Syafi’i Antonio, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Jakarta: Risalah Masa, 1992
Soemitro, Warkum. Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
Surat Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah tanggal 12 Mei 1999.
Syahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indinesia Cet. I; Jakart: PT. Pustaka Utama Graffiti, 1999
Wawancara :
Aly Fauzy, Ketua BIMM (Badan Imarat Muslim maluku), “Wawancara” tanggal 5 September di Ambon
Hendra Anwar Suat, Nasabah Bank Syari’ah “Wawancara”, tanggal 11 September 2002 di Ambon
Olivia Ch. Latuconsina, Pengusaha Menengah, “Wawancara”, tanggal 12 September 2002 di Ambon
Therik, Y. Laporan Pendapatan dan Posisi Stok Semabako di Kotamadya Ambon, Kakanwil Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Maluku, Januari-April 2002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: