Modifikasi Pendidikan Akhlak

11 Mei 2009

Modifikasi Pendidikan Akhlak

Ismail  DP

Pendahuluan

Huston Smith pernah menyatakan penyesalannya dan merasakan adanya sesuatu yang hilang dalam rangka keberilmuan orang-orang modern masa kini. Ia merasakan tidak terpatrinya pandangan orang moderen dan hasil temuannya dengan Maha Penciptanya. Bukanlah kita menemukan sesuatu – katanya-, tetapi kita kehilangan sesuatu, karena kita telah membiarkan diri kita secara sengaja dan atau tak sengaja terperangkap dalam epistemologi yang tidak memberikan ruang pada ketuhanan dan pengakuan akan  adanya kehidupan di balik kehidupan di dunia ini.[1]

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini terlalu asyik membicarakan hasil-hasil temuan, ujicoba (eksperimen), metodelogi, alat-alat pembelajaran yang canggih  dan lain-lain sebagainya, sehingga hampir tidak ada  waktu untuk memikirkan tujuan akhir dari sebuah proses pendidikan. Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi direnovasi dan direnovasi terus, bobot mata pelajaran selalu tertambal sulam dengan alasan penyesuaian pendidikan global tanpa memperhitungkan kebobrokan moral anak didik di masa datang. Kini baru dan mulai disadari, betapa tidak  guru dicaci maki oleh muridnya, orang tua dibunuh anaknya, dan macam-macam peristiwa yang bermunculan; lalu pemikir-pemikir pendidikan mulai sadar dan mencoba meramu serta memodifikasi sistem dan kurikulum  pendidikan yang bernuasa agama, akhlak dan lain-lain untuk  mengembalikan objek didik kepada fitrahnya.

Searah dengan  pemikiran untuk memodifikasi pendidkan akhlak itu, maka Abdullah Nasih ‘Ulwan mengelompokkan pendidikan dalam enam macam: (1). Pendidikan Ketuhanan;  (2) Pendidikan Akhlak;  (3) Pendidikan Jasmani;  (4) Pendidikan Akal; (5) Pendidikan Psikologis dan (6) Pendidikan Bermasyarakat[2].

Mahmud Yunus mengemukakan tiga alternatif tujuan pendidikan : (1)  Untuk mempermudah mencari rezki (kasbu al-rizqi); (2) Untuk memperoleh ilmu pengetahuan (al-ilmu); dan (3) Untuk berprilaku yang baik (akhlak)[3]. Didalam makalah ini, penulis cenderung menggabungkan antara pilihan  ke-dua dan ke tiga dalam rangka mendukung terwujudnya pilihan pertama.

Mudah-mudahan penentuan pilihan ini bukan seperti lahirnya penyesalan Hustom Smith di atas setelah melihat hasil pendidikan Amerika, dan mungkin bukan pula seperti lahirnya penyesalan Manuel Mendonca di depan masyarakat Manajemen di Motreal Canada[4].

Filosof dan Akhlak

Kata Akhlak yang terambil dari Bahasa Arab, dapat diartikan dengan tabiat, karakter, perangai, kebiasaan, agama dan lain-lain. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia Akhlak diartikan  dengan “Budi Pekerti” atau “Prilaku”.  Cobalah cermati makna ungkapan hadits , ayat Alquran dan ungkapan hikmah di bawah ini:

“ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ[5] (Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia). Dalam hadits lain  الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ [6](Kebajikan itu terletak pada kebaikan akhlak). Dan ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab “ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ[7] (Budi pekerti beliau Saw adalah al Qur’an). Dan ungkapan yang terkenal dewasa ini tentang akhlak adalah “ إِنَّمَا الأمم الأخلاق مابقيت وإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا (Sesungguhnya bangsa–bangsa  akan tetap berjaya selama akhlak mereka tetap ada; bila akhlak mereka telah tiada, maka merekapun akan sirna.

Nasih A.Ulwan menjelaskan bahwa pendidikan akhlak adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan agar objek didik memperoleh sekumpulan prinsip budi pekerti.karakter mulia dan keutamaan prilaku, lalu terbiasa dengannya sejak dini sampai ia dewasa dan bergumul dengan kehidupan nyata[8].

Selajutnya dipertanyakan, Apa kriteria atau tolok ukur dan bentuk yang dikatagorikan berakhlak mulia ?. Para ulama memberi rumusan bahwa baik dan buruk dalam prilaku mestilah merujuk kepada ketentuan tuhan. Apa yang dinilai baik oleh tuhan, pasti baik dalam esensinya,  demikian pula sebaliknya, tidak mungkin tuhan menilai sebuah kebohongan sebagai  suatu kebaikan, karena kebohongan esensinya tetap buruk.

Aristoteles mencoba membuat filsafat yang berkaitan dengan moral untuk dijadikan panduan ummat manusia, namun perlu ditegaskan bahwa  pendidikan agama dan akhlak harus berjalan seiring, karena  agama adalah ruh dari akhlak. Fichteh (Seorang fiolosof Jerman) pernah berucap “Akhlak tanpa agama adalah sia-sia”. Ibnu Maskawaih menjelaskan bahwa syariat agama  merupakan faktor yang meluruskan karakter remaja, yang membiasakan mereka untuk berbuat baik, sekaligus mempersiapkan diri untuk menerima kearifan.[9]

Akhlak pada esensinya tidak dapat disamakan dengan etika. Kalau etika berkaitan dengan sopan santun antar sesama manusia  serta cenderung berkaitan dengan prilaku  lahiriyah, maka akhlak mempunyai makna dan dimensi yang  lebih luas, termasuk sikap batin maupun pikiran. Para pakar mencoba merumuskan tiga objek akhlak : (Pertama), Akhlak terhadap Tuhan; (Kedua), Akhlak terhadap diri sendiri dan sesama manusia dan (Ketiga), akhlak terhadap lingkungan.[10]

Pada perbincangan yang dilakukan akhir-akhir ini terhadap pendidikan, tidak banyak perhatian yang diberikan terhadap pandangan para filosof terdahulu yang selama sekian abad melakukan olah pikir dan meditasi tentang makna pendidikan dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang prilaku manusia.

Merekalah yang sebenarnya  telah membuat proposal tentang filsafat pendidikan, sembari tetap setia terhadap makna kemanusiaan, mereka jugalah yang membuat terciptanya sains. Pandangan-pandangan mereka  bila dicoba untuk diamati dan dianalisa lebih lanjut, maka ternyata sangat mengakar di kedalaman pandangan nilai-nilai suci Alquran.

Kita sebenarnya mengalami dilema yang sangat mendasar, dimana kita terjebak dalam pemberian kesempatan terhadap semua yang berlabel  Moderen untuk merasuk dan mengisi kefakuman  jiwa sebagai akibat dari penolakan kita terhadap tradisi intelektual kita. Sehingga jangan-jangan  ada suatu sistem pendidikan tradisonal –yang kita abaikan– yang tenyata telah melahirkan seorang al-Biruni, Ibnu Khaldum atau seorang Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih atau semisalnya dan yang menggambarkan bahwa selama berabad-abad hasil  dari sistem pendidikan mereka ternyata telah berhasil melahirkan pemikir-pemikir (Ilmuan-ilmuan) dalam berbagai disiplin ilmu dan sekaligus sebagai manusia-manusia yang dalam istilah  Qutub disebut Al-Insanu al Shaalih. Untuk memahami hal itu marilah kita simak sepintas pandangan Ibnu Maskawaih, Ikhwan Al-Safaa dan Ibnu Sina  yang sengaja terambil sebagai sample.

Sampel Pertama,: Banyak kalangan penulis Timur-Tengah yang menyatakan bahwa di antara sekian literatur tentang akhlak, maka yang paling memiliki nilai yang sangat tinggi dan berharga adalah naskah klasik Ibnu Maskawaih yang berjudul: Tahzibu al akhlak (941-1030) yang menurut para ahli merupakan buku teks pertama tentang filsafat etika. Naskah ini telah dibuat sarahnya oleh  Ibnu Al Khatiib pada tahun 1985 yang memberikan penilain sebagai naskah yang paling tertinggi nilainya di antara sekian naskah filsafat tingkat dunia tentang etika.

Sebuah silogisme Ibnu Maskawaih  tentang pendidikan akhlak sebagai berikut : “Setiap karakter dapat berubah. Apapun yang bisa berubah-ubah, itu tidak alami. Kalau begitu tidak ada karakter yang alami. Setelah memberikan penjelasan yang cukup panjang, ia lalu menyimpulkan besarnya peranan, manfaat dan pengaruh pendidikan terhadap objek didik[11]

Sampel Kedua adalah Ikhwanu al-safaah, meskipun Ia dikemudian hari diasosiasikan sebagai faham Syi’ah pada umumnya dan Isma’iliyyah  pada khususnya  sebagaimana tulis Netton (1982), tetapi pandangan mereka yang tertuang dalam buku Rasaa’il menjadi kajian para sarjana dan pemikir islam secara luas, apakah mereka sunny atau syi’ah, termasuk teologi sunny semacam Al-Gazali. Mulla Sadra di dalam buku Asfaar memberikan deskripsi bagaimana kuatnya gaung Rasaa’il beberapa abad lamanya.

Nasr menulis bahwa  maksud Ikhwan  al-shafa menyusun Rasa’il, tidak terlepas dari pemberian masalah-masalah (mulai Dari tujuan, tahapan, isi, mehode, serta  unsur-unsur lain yang bersifat pendidikan) yang tertuang dalam 51 bab. Khususnya pada bab IX  dijelaskan tentang akhlak dan penyebabnya munculnya perbedaan pandangan terhadapnya (Fi bayani al-akhlaq wa asbab ikhtilafiha), dimana digambarkan pula tentang pengaruh lingkungan, rumah, sekolah dan pendidik serta faktor-faktor lain menyangkut pendidikan.[12]

Menurut Ikhwan, Jiwa (Ruh) adalah subtansi spirtual, samawi yang dapat memancarkan cahaya, yang hidup dan secara potensial mengetahui sesuatu serta pada hakikatnya aktif.  Tujuan inti pendidikan  adalah membuat jiwa (ruh) mengaktualkan kemungkinan- kemungkinan potensi tersebut atau bagaimana mengeluarkan pengetahuan yang telah lama mendekam dalam bentuk potensi diri ke bentuk prilaku (aklak) dan sikap. Dengan demikian subtansi jiwa dapat menjadi baik, akhlak menjadi terepuji dan sempurna demi persiapan hari kemudian yang eternal[13].

Seterusnya sikap yang diharapkan oleh mereka yang menguasai sains, bukannya untuk menguasai dunia dan memperoleh kekuasaan eksternal, tetapi untuk meguasa diri, dengan hiasan pengetahuan yang dikombinasikan dengan kebajikan-kebajikan. Dengan demikian patut untuk tinggal di suatu alam yang oleh setiap jiwa yang suci mengharapkannya dan akhir perjalanan panjang nantinya. Kalau dikaitkan dengan pengamalan suatu ibadah keagamaan, diharapkan setiap individu menempuh suatu hirarkhi pendidikan yang  oleh Nasr diistilahkan mengarah dari Eksoteris (Al-Dhawaahir) ke Esoteris (al damaair)[14], atau sebaliknya.

Sampel Ketiga; Filosof muslim lainnya yang membahas masalah pendidikan  adalan Ibnu Sina. Dia mengutarakan pandangannya tentang permasalahan  pendidikan  dengan sangat spesifik dalam bukunya Tadbiru al-manazil bahkan ia juga tidak luput dari sentuhan masalah pendidikan dalam bukunya  yang lain seperti: Shifa’, Risalat al-siyasah, dan Canon (Al Qanun fi al Thibbi).

Menurut Ibnu Sina;  Proses pendidikan dimulai dengan peranan kedua orang tua sebagai guru pertama, dan berakhir dengan peranan lain di luar diri manusia, di dalam menerangi jiwa, yang membuatnya mampu untuk melihat Tuhan  (experience the vision of God), dan memenuhi tujuan akhir pendidikan yang tiada lain adalah eksistensi (wujud) manusia itu sendiri.[15] Pandangan filosofis pendidikan Ibnu Sina inilah yang membuat Shihab al Din Suhrawardi yang digelar  sebagai Shaykh al ishraaq (Master of Illumination) menekankan perlu adanya Pendidikan Komprehenship manusia seutuhnya (thwe education of the whole man) untuk dijadikan tujuan pendidikan secara filosofis.

Pendidikan bahkan bermula sejak memilih pasangan,  yang kelak  karakter intelektual dan moralnya  akan mempengaruhi sang anak. Disiplin harus ditanamkan  sejak masa penyusuan, dan sebenarnya ini merupakan langkah awal dari pembinaan prilaku dan moral serta ta’dib menurut istilah yang dipakai oleh Syed Mohammad Al Naquib Al Attas.[16]

Ibnu Sina di dalam bukunya Al-Qanun (Canon) juga menekankan pentingnya setiap anak diberikan perhatian secara individual dan hendaknya pendidik tidak memberi jalan untuk timbulnya amarah atau perasaan takut, kemurungan, kesedihan, dan patah semangat di pihak peserta didik. Oleh karena itu pengendalian emosi dan disiplin diri harus dan perlu ditanamkan, agar pikiran peserta didik  terbiasa dengan emosi yang sifatnya positif, dan dengan cara demikian sikap, prilaku dan kebiasaannya  yang baik-baik dapat dikembangkan sedini mungkin.  Hal yang demikian akan berdampak dan bermanfaat langsung pada jasmani sang objek  didik (anak). Di sinilah kita melihat  bagaimana faktor “pembiasaan” diberi perhatian penuh sedini mungkin  oleh Ibnu Sina.

Peserta didik juga harus memiliki  seorang guru yang langsung dapat membinanya dan membentuk sikap dan prilakunya yang positif[17].  Baik di sekolah maupun di rumah, harus saling melengkapi satu sama lain dalam pencapaian tujuan pendidikan sejak awal, yakni untuk memperkuat keimanan, membina akhlak dan prilaku terpuji dan kesehatan serta membentuk fondasi dasar untuk berfikir yang betul (Correct thinking).

Ibnu Sina juga menekankan pentingnya persaingan dan kompetisi sehat, sportifitas dan motifasi serta semangat terhadap peserta  didik. Kesemuanya dimaksud untuk membina karakter dan memperkuat tumbuhnya kebajikan dan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan.[18]

Berbicara tentang sikap guru, Ibnu Sina menghendaki adanya sikap kesederhanaan (moderation) guru  menghadapi peserta didiknya; tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu gampangan  (neither excessively lenient nor harsh).  Pemilihan bidang pengetahuan yang diminati oleh peserta didik harus mendapat perhatian penuh. Demikian; motto berakhlak mulia, beradab sehat, berpengetahuan luas, dan berfikiran bebas menjadi fokus penekanan Ibnu Sina dalam Pendidikan.

Modifikasi Pendidikan Akhlak

Berdasarkan pandangan ulama dan pakar terkemuka tentang pendidikan, maka beberapa pokok pikiran diatas kiranya layak disajikan untuk menjadi problema  pendidikan  yang dapat dilakukan dalam rangkaian pembentukan sikap dan akhlak mulia yang diharapkan.:

1. Keteladanan

Qutub (:221) menyebutkan keteladanan dalam bahasa arab sebagai Qudwah. Tehnik pendidikan ini – meskipun sering terlupakan dalam diskursus pendidikan[19] – merupakan salah satu tehnik yang efektif dan dapat membuahkan hasil gemilang.  Al–Abrasyi (1964) menulis bahwa keteladanan merupakan faktor utama  dalam membentuk kebiasaan. Itulah sebabnya, maka Ibnu Sina menegaskan perlunya guru yang bertindak sebagai mursyid dan referensi hidup peserta didik yang dapat diteladani. Manusia teladan terbesar didalam alam nyata adalah Rasulullah Muhammad Saw sendiri.

Orang-orang Arab di zaman jahiliyah, telah melihat pada diri Muhammad  Saw keistimewaan dan kemuliaan akhlaknya, sehingga beliau digelari dengan “Al-Saadiqu al-amiin” (yang benar lagi amanah).

Orang tua di rumah, guru di sekolah, dan pemuka masyarakat baik formal maupun informal di masyarakat, adalah pendidik yang menanamkan benih-benih pertama dan utama akhlak mulia  serta sikap dan prilaku determinan dalam diri anak didik.

2. Sentuhan kalbu melalui kata-kata hikmah.

Di dalam menanamkan nilai-nilai yang tersentuh, adalah rasa dan kesadaran manusia yang lebih dalam,  yang letaknya bukan di otak, tetapi di lubuk hati yang dalam. Hal ini tentu terkait erat dengan aspek afektif dan psikomotorik.

Ada suatu hal menarik yang perlu diaktualisasikan kembali dalam kaitannya dengan pendidikan nilai untuk menyentuh kesadaran manusia yang lebih dalam setelah hilang dari peredaran, khususnya di lembaga-lembaga  pendidikan Islam; yaitu pelajaran Al mahfuudhat, yang berisi sentuhan akan nilai-nilai belajar, kebenaran, kejujuran, kesungguhan, kehormatan, kedisiplinan, penghargaan atas ilmu pengetahuan, dan sebagainya yang tentunya untuk menumbuhkan sikap fleksibilitas, keterbukaan, ketegasan pandangan ke depan, percaya diri, toleransi dst. Pelajaran berupa amstaal (perumpamaan), kata-kata hikmah, dan ungkapan-ungkapan indah dan benar dapat menyentuh hati secara efektif.

Manusia moderen, sebenarnya sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan pendidikan nilai-nilai sufistik dan falsafah hidup keagamaan yang  lebih fundamental. Oleh sebab itu, disarankan adanya seorang pendidik khusus yang menangani pendidikan nilai lewat tehnik-tehnik ini.

3. Kisah-kisah

Kisah-kisah yang mengandung nilai seperti Al Qiraat al Raasyidah yang banyak beredar di Indonesia atau semisalnya diharapkan dapat membentuk kebiasaan dan akhlak mulia. Kisah-kisah serupa didapati juga dalam bahasa Inggeris  yang dibuat oleh Aesop.  Nilai edukatif Kisah Alquran, bahkan banyak diteliti dan ditulis menjadi Desertasi Doktor. Kisah-kisah pendek yang diceritrakan kurang lebih 5 – 15 menit, tentu dapat diinkoorporasikan dalam satu mata pelajaran tertentu atau dikisahkan sebelum penyajian topik initi suatu mata pelajaran.

4. Kedisiplinan

Kedisiplinan, sebenarnya sangat efektif untuk membentuk sikap positif di kalangan peserta didik. Hal ini erat kaitannya dengan ketegasan yang proporsional – tapi bukan kekerasan.

5. Tiga Prinsip Dasar Pendidikan.

Semua tekhnik yang dikemuikakan di atas harus mengacu pada prinsip dasar sebagaimana tergambar di bawah ini:

a. Keterpaduan.

Perinsip ini merupakan hal yang bersifat integral yang oleh Sayyid Qutub disebut “Jismuhu (Al-Kaa’in al-Basyariy wa ‘akluhu wa ruuhuhu, hayaatuhu al-maddiyah wa al-ma’nawiyah; yakni pendidikan yang menekan keseimbangan antara pengembangan spirtual-perasaan, intelektual-perasaan dan jasmaniyah.

b. Kesinambungan

Ini dimaksudkan agar seseorang dapat dibuat terus menerus secara kontonu meningkatkan kualitas diri, sesuai dengan prinsip Life long educatin yang akan menghasilkan Life long learning sebagaimana yang diakui oleh  Drucker bahwa Post-capitalist society requires life long learning atau Min al-mahdi ila al- lahdi (Pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat),  serhingga diharapkan akan terjadi pemeliharaan sikap dan akhlak serta penumbuhan dan pendewasaan yang terus menerus.

c. Kesejalanan (Sinkronasi).

Yang dimaksudkan disini adalah adanya sinkronasi antara apa yang diterima oleh peserta didik di sekolah dengan pandangan serta apa yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut oleh Al Bouty :“Al-Mujtama’ al-mutanaaqidh . Disatu pihak moral dan nilai akhlak diajarkan, dan di lain pihak diinjak-injak dalam praktek keseharianya.

Penutup

Uraian singkat mengenai pendidikan akhlak ini, kiranya dikembangkan dengan menambahkan gaya dialogis dan pemberian pemahaman terhadap fenomena kehidupan dan pengambilan pelajaran dari apa yang telah dan sedang terjadi, sehingga tercipta sentuhan-sentuhan  rohaniah pada akal  dan kalbu.

Nilai-nilai akhlak yang diajarkan harus selaras dan serasi, (tidak saling bertentangan). Disamping itu, diperlukan munculnya kelompok yang  benar-benar menghayati  nilai-nilai akhlak, dan aktif mengalirkan arus positif dalam masyarakat lingkungannya, sebagaimana  diperlukan pentahapan dalam sosialisasi nilai-nilai yang ingin ditularkan, dan pembiasaan-pembiasaan yang bemuatan disiplin, serta persuasi ganjaran dan sangsi.

Terakhir, perlu digarisbawahi bahwa keteladanan para orang tua, orang dewasa, dan pemuka masyarakat, baik formil maupun nonformil, merupakan unsur yang amat penting bagi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai akhlak.

Wallahu a’lam.

DAFTAR PUSTAKA

Abud, Abdul Ghani, Al-Fikru al-Tarbawiy ‘Inda  al-Gazaly, Cairo: Daar al-Fikri al-Arabiy, 1982.

Al-Abrasyi, M, Atthiyah, At-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo:Daar Al-Qaaumiyah. 1964.

Al-Attas, Naquib, The Consep of Education In. Islam : A Framework for an Islamic Philosophy of Education, Kuala Lumpur: ABIM 1980

Al-Bouthy, Said Ramadhan, Al-Islam Wa Musykilaat al-Syabab, Maktabah al-Faarisiyyah. 1393 H.

Hasan, Adnan Shaalih Baharits, Masuuliyyatu al Abi al Muslimi fi Tarbiyyah al Waladi fi Marhalati al tufuulati, Jeddah: Dar al Mujtama’ 1991

Ibnu Miskawaih, Abu Ali Ahmad, Tahzib al-Akhlaq Wa Tathhiru al-A’raq (Tahqiq Ibnu Al-Khatiib),  Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1398 H.

Ibnu Sina, A Treatise on the Canon of the Medicine. Trans. O.H.Gruner London 1980.

——–  Tadbir al-Manazil, Bagdag: TP. 1979.

Nasih ‘Ulwan, Abdullah,  Tarbiyat al Awlad fi al-Islam, Cet. XXI, Jilid I, Jeddah: Darussalam 1992.

Nasr, S. Hussein, Tradisional Islam in the Modern World, London & New York: Kegan Paukl International, 1987.

Qutb, Muhammad, Minhaju al-Tarbiyyah al-Islamiyyah, Cairo : Daar al Syuruuq, tt.

Smith, Hustom, Essays on World Religions, New York: The New American Liberary, 1992.

Syihab Quraish, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: Mizan 1998.

Thaha Mahmud, Muhammad, Duruusu al-akhlaq, Cairo: Mathbaah al-Ma’hid, 1932.

Yunus, Mahmud. Attarbiyatu Wa al Ta’lim, Jilid I, Padang Panjang: Al Maktabah al-Sa’adiyah, 1942.


[1] Huston Smith, Essays on World Religions, (New York: The New American Liberary, 1992), h. 41

[2] Abdulah Nasih ‘Ulwan Tarbiyah Al-Aulad fi al-Islam,  (Cet. XXI Jilid I Jeddah Darusslam, 1992), h.18

[3] Mahmud Yunus Al-Tarbiyatu Wa al-Ta’lim, Jilid I (Padang Panjang; Al-Maktabah Assadiyah, 1942), h.12-15

[4] Manuel Mendonca adalah guru besar  dalam Ilmu Manjemen, setelah menyesali ulah dan sikap para manajer dan calon manajer, (murid-muridnya) di  Montreal yang kurang menghargai nilai-nilai yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pemimpin dan ilmuan, lalu ia menulis buku Ethikal Dimension of Leadership. Cobalah kita renungkan sepotong ungkapannya:”If only greed be there for some material feast, How draw e line beetwin the man-beast and the beast? Ia jugalah yang menanamkan nilai-nilai altruistik dalam manajemen dan kepemimpinan.

[5] Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hadis nomor 8595

[6] Muslim bin Hajjaj al-Naisaburiy, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, t.th.), hadis nomor 4632

[7] Ahmad bin Hanbal, op. cit., hadis nomor 24629

[8] Nasih A. Ulwan,  op. cit h. 177

[9] Abu Ali Ahmad Ibnu Miskawaih, Tahziibuhu al-Akhlaq Wa Tathhiru al-A’raq (Tahqiq Ibnu Al-Khatiib),  (Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1398 H), h. 40

[10] M Quraish  Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung; Mizan 1998), h. 255

[11] Ibnu Maskawaih, op. cit., h. 41-45

[12] S. Hussein Nasr,  Taradisional Islam in the Modern World, (London & New York: Kegan Paul International, 1987), 149

[13] Nasr (1987) menanggapi pandangan Ikhwan al shafa, menulis bahwa: the goal of education is to perfect and actualize all the possibilities of the human soul leading finally to that suporeme knowledge of the definity which is the goal of human life. Seterusnya ia berkata: “Knowledge acquired through education is in fact the ultimate nourishment which sustains man’s   immortal soul, wil actualization of what is potensial in the soul is existence (wujud) it self, the mode of existence which does nit perish with date”. Lihat ibid.

[14] Maksudnya, rasa keagamaan harus selalu berdimensi esoteris dengan penegasan bahwa setiap tingkah laku eksoteris (lahiriyah) absah hanya jika mengantar manusia kepada pengalaman esoteris (bathiniah).

[15] Hal ini berkaitan dengan pandangan pendidikannya yang tertuang dalam doktrin mengenai “intelek” atau “aql” dimana ia memandang bahwa proses pembelajaran mengandung  implikasi aktualisasi dan penyempurnaan potensi-potensi dan kemampuan intelek (aql) nya apakah itu teoritocal (al nadhari) atau practical (‘amali, akhlaaqi) melalui limpahan cahaya dari Actif Intelect.

[16] Al-Attas menjelaskan bahwa kata ta’dib lebih layak digunakan ketimbang kata “Tarbiyah”. Menurutnya konsekwensi yang timbul akibat tidak dipakai konsep Ta’dib adalah hilangnya adab. Lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas The consept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia  (ABIM), 1980), h. 15

[17] Kemungkinan ajaran inilah yang membuat Imam Syafi’i berkata dalam Diwannya: Akhi, . . .   Lan tanal al ilm illa bi sittatin: Zakaun   wa hirshun  wa  ijtihadun  wa dirhamun, wa suhbatu  ustazin, wa tulu zamanin.

[18] Simak lebih lanjut Ibnu Sina , Tadbiru al-Manazil, (Bagdad: tp. 1929), h. 90

[19] Simak pandangan Abdul Gani Abud. Al-Fikr akl-Tarbawiy ‘Inda al-Gazaliy ; (Kairo : Dar Al-Fikri al-Arabiy, 1982), h. 162


Implementasi Kode Etik Profesi Penasehat Hukum

11 Mei 2009

Implementasi Kode Etik Profesi

Penasehat Hukum

Oleh : Husin Anang Kabalmay

Pendahuluan

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (Advokat dan Pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion serta nasehat hukum sebagai upaya pencegahan konflik dan pembelaan di sidang pengadilan.[1]

Pemberian bantuan hukum dalam proses berperkara di pengadilan dipandang perlu karena dapat memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan. Hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pekerjaan pemberian bantuan hukum, jika dicermati secara mendalam, dapat dikaji dari dua sisi, yaitu : sisi subyektif dan sisi obyektif.[2]

Sisi subyektif, karena pekerjaan pemberian bantuan hukum bertolak dari kepentingan seseorang yang akan atau sedang beracara di pengadilan, karena orang itu dianggap memerlukannya. Sedangkan sisi obyektif, karena pekerjaan itu (pemberian bantuan hukum) bertujuan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan adanya kepastian hukum.

Perbedaan kedua sisi ini dapat mempengaruhi posisi seorang penasehat hukum. Sisi pertama seorang penasehat hukum akan berperan sebagai pembela kepentingan kliennya, dan yang kedua seorang penasehat hukum akan berperan sebagai penengah, agar dalam berperkara yang ia tangani, keadilan dapat diwujudkan secara nyata sesuia hukum acara yang berlaku.

Bagi penasehat hukum yang berpandangan subyektif maka, ia akan berusaha sevara maksimal dengan berbagai dalil (argumentasi) untuk memenangkan kliennya tanpa memperdulikan banar atau salah, meskipun batinnya mengetahui bahwa sesungguhnya kliennya bersalah. Dalam upaya seperti ini seorang penasehat hukum akan berusaha menutupi kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan kliennya agart tidak diketahui oleh lawannya, demikiam pula sebaliknya. Mereka bertarung untuk saling memenangkan perkara.

Berbeda halnya dengan pandangan obyektif, seorang penasehat hukum yang berpandangan demikian akan berpegang teguh pada prinsip bahwa kebenaran dan keadilan berdasar hukum harus ditegakkan dalam mproses peradilan terhadap perkara yang ia kaan tangani. Yang ia bela bukan orangnya, tetapi kebenran dan keadilan.

Bagi seorang penasehat hukum yang berpandangan obyektif, setelah ia mempelajari seluruh berkas p[erkara. Ia akan berkonsultasi dengan kliennya tentang persoalan yang sesungguhnya terjadi. Dari berbagai keterangan yang ia peroleh dari kliennya, baik yang menyangkut obyek sengketa, ala-alat bukti, berbagai kekurangan dan kelemahan dan sampai pada dampak yang akan terjadi jika masalah tersebut diproses secara hukum. Kesemuanya ia sampaikan secara obyektif kepada kliennya. Tujuannya adalah agar kliennya dapat mengetahui dan memahami posisi kasus tersebut secara banar dan tepat. Dan dalam persidangan nanti jika kliennya benar (menang) atau salah (kalah) maka harus diterimanya secara obyektif pula. Dengan sikap dan pendekatan sedemikian seorang penasehat hukum benar-benar telah meminimalisir, bahkan mencegah terjadinya konflik. Dan sikap demikianlah yang harus dipegang teguh oleh para penasehat hukum.

Kode Etik Profesi

Dalam kamus besar bahas Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasdsan tingkah laku sedangkan kata etik (bahasa Yunani) memiliki kesamaan denga arti kata moral (bahasa latin), yaitu adat istiadat mengenai baik buruk suatu perbuatan.[3]

Menurut Verkuyl, perkatan etik berasal dari kata “ethos” yang melahirkan kata kata ethika.[4]. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Dalam istilah latin ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos sehingga dari perkataan tersebuut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral.[5]

Hamzah Ya’kub dalam bukunya Etika Islam merumuskan sebagai berikut: Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui akal pikiran.[6]

Selanjutnya menurut Hamzah Ya’kub, Etika merupakan bagian dari akhlak, karena ahlak memiliki makna yang luas yaitu disamping mengatur hubungan antara sesama manusia juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT yang meliputi maslah aqidah dan ibadah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang yang berakhlak maka secara otomatis ia memiliki etika namun seseorang yang beretika belum tentu ia berakhlak.

Adapun “profesi” merupakan salah satu istilah yang kini dapat digunakan untuk semua jenis pekerjaan, dengan sebuah asumsi bahwa apa yang dilakukan seseorang itu melekat, setidak-tidaknya yang paling sering dilakukan dan menjadi keahliannya.[7]

Menurut Arief Sidharta, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam ari yang lebih tekhis, profesi diartikan sebagi pekerjaan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan denga cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalamana, belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari kesemuanya itu.

Pengertian profesi tersebut jika diperinci unsur-unsurnya meliputi :

a. suatu kegitan yang berlangsung secara kontinuitas.

b. Pekerjaan tersebut diorientasikan untuk mendapatkan uang atau imbalan tertentu dari pihak lain.

c. Pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar keahlian.

d. Pekerjaan tersebut diperoleh melalui suatu lembaga pendidikan tinggi atau suatu lembaga pendidikan kejuruan dan melalui pelatihan secar intensif.[8]

Menurut E. Sumaryono, sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dandengan keahliaan itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumny. Atau, dalam [engertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan jabatan dimana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandangan profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya.[9]

Sedangkan menurut Imanudin Abdurrahim suatu profesionalisme harus dipahami sebagai kualitas dengan karakteristik berikut :

1. Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang dan kemahiran.

2. Punya ilmu, penglaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatuy masalah, peka membaca situasi dan cermat dalam mengambil keputusan terbaik.

3. Punya sikap dan orientasi ke masa depan tentang apa yang akan terjadi.

4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan atas kemampuannya.[10]

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa profesi atau profesinalisme mensyaratkan adanya suatu keahlian, ketrampilan tinggi, wawasan ke depan, memiliki ketegasan sikap, mandiri dalam pengambilan keputusan (tanpa tekanan) serta dibarengi sifat keikhlasan.

Penasehat Hukum sebagai Profesi

Sesuai Keputusan Musyawarah Nasional I Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Nomor II/ MUNAS- I/XI/1998, setidaknya ada tiga pasal menyangkut kode etik penasehat hukum, yaitu pasal 3, 4 dan 5. dalam pasal 3 dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia lebih mengutamakan pengabdiannya kepada masyarakat dari pada kepentingan diri sendiri dan golongan.

2. Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia berusaha untuk bersikap adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Anggita Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam menjalankan tugasnya rela berkorban demi kepentingan masyarakat yang dibela menurut keyakinannya serta mengandung hukum adat.

4. Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam membela suatu perkara bebas dari rasa takut dan mengutamakan kepentingan kliennya dari pada kepentingan pribadi.

5. Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagi warga masyarakat bersikap sopan dan bertingkah laku saling hormat menghormati sesama warga masyarakat lainnya.

6. Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam sikap dan tindak tanduknya menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat, pejabat-pejabat pemegang kekuasaan umum dan kekuasaan kehakiman.

Dalam pasal 4 dijelaskan tentang tridharma profesi penasehat hukum: kebenaran, keadilan dan kemanusian. Tridharma ini meliputi :

1. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia dalam melakukan dharma profesinya berpegang teguh pada keyakinan akan kebenaran hukum yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku

2. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia dalam membela perkara kliennya maupun pihak lain, sekalipun menghadapi massa, golongan yang berpengaruh, atau otorita penguasa, dantidak takut kepada siapa dan apapun, kecuali terhadap hukum dan kebenaran yang dicintai

3. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia berpegang teguh kepada rasa keadilan dalam menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

4. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia berpegang teguh kepada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia

5. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia berani membela kebenaran, keadilan dan kemanusiaan di dalam menjalankan profesinya.

6. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia dalam memperhitungkan imbalan terhadap jasa yang diberikan, dengan mengingaty segi kelayakan dan kemanusiaan

Selanjutnya dalam pasal 5 dijelaskan tentang  kejujuran, tanggung jawab dan dapat dipercaya, yang meliputi :

1. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia bersikap jujur terhadap orang lain dan atau anggota masyarakat pencari keadailan yang memerlukan bantuan hukum.

2. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia tidak akan memberi janji dan menjanjikan kepada anggota masyarakat yang minta bantuan pembelaan hukum terhadap hal-hal yang menurut keyakinannya tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan hukum.

3. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia memegang teguh rahasi profesinya dan rahasia jabatan dalam segala hal yang sudah dipercayakan kepadanya.

  1. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugas profesinya baik terhadap pemerintah maupun anggota masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

5. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia dalam melakukan tugas profesinya menghormati martabat negara, pemerintah serta menghormati wibawa peradilan

6. Anggota Ikatan Pensehat Hukum Indonesia bersikap jujur terhadap kliennya dan tidak menggambarkan atau menjanjikan harapan kosong yang belum pasti.[11]

Menurut E. Sumaryono, kode etik profesi itu perlu ditulis, pertama ; kode etik penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi calaon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap calon baru) dan membentu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap profesional yang telah digariskan. Kedua ; kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Dan ketiga ; kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi.[12]

Apa yang diuraikan di atas adalah fungsi profesi secara umum, khusus profesi seorang penasehat hukum hendaknya memahami dan menyadari bahha fungsi kode etik adalah sebagai sarana atau sebagai petunjuk dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Secara subyektif dapat dikatakan bahwa seorang penasehat hukum dalam menjalankan tugasnya diperhadapkan kepada berbagai tantangan dan godaan yang cukup berat, yang terkadang dapat menyeretnya dari tujujan yang sebenarnya, yaitu penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu fungsi kode etik profesi menjadi penting bagi seorang penasehat hukum agar ia tetap berada dalam tujuan yang sebenarnya.

Selanjutnya seorang penasehat hukum harus komitmen dan konsisten terhadap nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kode etik profesi, yaitu tidak dipengaruhi oleh penguasa atau pengaruh-pengaruh yang bersifat material.

Profesi penasehat hukum merupakan suatu tugas yang sangat mulia (sesuai kode etik dan doktrin Penasehat Hukum Indonesia), jika dianalisis kode etik dan doktrin penasehat hukum tersebut, sarat dengan muatan-muatan moral. Sebab pada dasarnya tugas utama seorang penasehat hukum adalah berupaya secara maksimal untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dengan tidak membeda-bedakan status sosial yang disandang oleh seseorang, juga tidak mengharapkan imbalan kecuali atas pertimbangan kemanusian, serta tidak takut terhadap siapapun termasuk penguasa sekalipun, sepanjang yang dilakukan atas dasar kebenaran, keadilan dan rasa kemanusiaan.

Menurut Frans Magnis Suseno dkk, adatiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur ini, yaitu ;

a. Berani berbuat denga tekad untuk memenuhi tuntutan profesi

b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selam menjalankan tugas profesinya.

c. Memiliki idealisme sebagi perwujudan makna “ mission statement”, masing-masing organisasi profesinya.[13]

Sebagai upaya memenuhi tuntutan moral, dan perwujudan dari sebuah profesi, maka seorang penasehat hukum harus mampu mengatasi setipa tantangan yang dihadapi dengan pertimbangan bahwa : Pertama ; profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagi suatu pelayanan, oleh karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam pengembang profesi. Kedua ; kepentingan sikap dan tindakan. Ketiga; pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Keempat; agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin seta meningkatkan mutu profesi.[14]

Terhadap kemungkinan terjadinya hal buruk semacam “demoralisasi profesi” sebagaimana yang telah dilakukan oleh Elza Syarief, (kasus penyuapan saksi) maka sangat tepat tindakan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) untuk menonaktifkan Elza Syarief dari kordinator penasehat hukum Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto,[15]

Tindakan tersebut merupakan manifestasi dari sikap konsistensi MKKE dan HAPI terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam kode etik profesi, dan sekaligus menepis anggapan negatif masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban profesi hukum pada umumnya dan lebih khusus profesi penasehat hukum.

Kode etik ini dimaksudkan sebagai sarana kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (sesuai kode etik profesi) juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi, dengan integritas moral yang kuat ini diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.

Kode etik profesi itu menjadi acuan agar masing-masing anggota profesi tetap bermartabat dan menjalankan tugas profesinya. Suatu profesi, khususnya profesi penasehat hukum apabila tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral yang terkandung dalam kode etik profesi akan melahirkan individu-individu yang mengahalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Penutup

Dari uraian di atas, tampak bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang penasehat hukum adalah sangat mulia. Karena itu, profesi ini harus dilakoni sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Dan itu hanya dapat tercapai jika penasehat hukum bekerja tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan golongan dan status sosial serta tetap memberikan pelayanan hukum secara maksimal sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam hal memberikan bantuan hukum tetap momitmen dan konsisten dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

___________________


Daftar  Pustaka

Abdul Wahid, Anang Sulistiono, Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia; Panduan bagi Penasehat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Mahasiswa Fakultas Hukum Bandung: Tarsito, 1997

K. Lubis, Suharawardi, Etika Profesi Hukum Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000

Kanter. E. Y. Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosio-Religius Jakarta: Storia Grafika, 2001

Kompas, Kamis, 2 Mei 2002

Marjono, Hartono. “Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama”, dalam Mimbar Hukum , No. 17 Tahun V, Jakarta: Al-Hikmah, 1994

Sumaryono, E. Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Sungguh, As’ad. 25 Etika Profesi Jakarta: Sinar Grafika, 2000


[1] Suharawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 28

[2] Hartono Marjono, “Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama”, dalam Mimbar Hukum , No. 17 Tahun V, Jakarta: Al-Hikmah, 1994, h. 76

[3] E. Y. Kanter. Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosio-Religius (Jakarta: Storia Grafika, 2001), h. 4

[4] Suhrawardi K. Lubis, op. cit., h. 1

[5] Ibid., h. 2.

[6] Ibid..

[7] Abdul Wahid dan Anang Sulistiono, Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia; Panduan bagi Penasehat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Mahasiswa Fakultas Hukum (Bandung: Tarsito, 1997), h. 25

[8] Ibid., h. 26-27

[9] E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 32-33

[10] Abdul Wahid dan Anang Sulistiono, op. cit., h. 30-31

[11] As’ad Sungguh, 25 Etika Profesi (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 29-32

[12] E. Sumaryono, op. cit., h. 35

[13] Ibid., h. 165

[14] Abdul Wahid dan Anang Sulistiono. op. cit., h. 42

[15] Sebagaimana dikutip dari harian Kompas, Kamis, 2 Mei 2002 : 1


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.