KONSEP HUKUM DALAM ALQURAN : KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

KONSEP HUKUM DALAM ALQURAN :
KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

Oleh : La Jamaa

Pendahuluan

Alquran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman hidup (al-huda) bagi manusia dalam mengarungi lalu lintas kehidupan di dunia dan akherat. Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil ketiga persoalan tersebut.
Jelasnya, bahwa ada tiga tujuan pokok diturunkannya Alquran, yaitu:
1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan;
2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif;
3. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.
Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa ada ayat-ayat dalam Alquran yang mengandung nilai hukum. Selaras dengan hal ini Yoseph Schacht mengemukakan, bahwa Islam – yang bersumber dari Alquran – tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, namun ia juga mengatur kepentingan hubungan manusia dalam hidup kemasyarakatan, seperti masalah kehidupan rumah tangga, pendidikan, ekonomi, ketatanegaraan, politik dan hukum. Islam adalah pengetahuan yang pure exellence. Mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Begitu juga pengakuan Snouck Hurgronje, bahwa “Islam is a religion of law in the full meaning of the word (Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya).”
Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa Alquran mempunyai konsep hukum yang unik. Sebagai hukum Tuhan, konsep hukum dalam Alquran tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam kewujudkan keadilan. Tegasnya, bahwa keadilan yang inhern dalam konsep hukum dalam Alquran adalah keadilan Tuhan, keadilan yang bersumber dari Tuhan. Namun masalahnya, adalah apakah konsep hukum dalam Alquran hanya dititikberatkan pada keadilan hukum saja dengan mengesampingkan prinsip kemanusiaan, ataukah memadukan antara keadilan dan kemanusiaan, dan bahkan keadilan hukum itu ditegakkan adalah dalam rangka mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan yang hakiki?
Permasalahan ini perlu dikaji mengingat adanya tudingan dari sementara pihak, baik dari kalangan non muslim mau pun dari kalangan umat Islam sendiri, bahwa hukum Islam mengabaikan kemanusiaan sehingga cenderung tidak manusiawi bahkan kejam. Tudingan itu menunjukkan bahwa konsep hukum dalam Alquran tidak memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang konsep hukum dalam Alquran seperti yang ditudingkan itu? Karena Alquran merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam.
Hukum dalam Alquran
Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw dan tertulis di dalam mushaf berdasarkan sumber-sumber mutawatir yang bersifat pasti kebenarannya, dan yang dibaca umat Islam dalam rangka ibadah. Alquran adalah kitab petunjuk hidup (way of life atau al-huda). Sebagai al-huda, Alquran merupakan traffic light dalam menjalani lalu lintas kehidupan. Bahkan secara implisit, Alquran dapat dipandang sebagai kitab hukum. Kitab hukum yang dimaksudkan di sini dalam arti hukum yang universal, bukan kitab undang-undang yang sifatnya temporal, dan lokal.
Perlu dikemukakan, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hidup kemasyarakatan secara historis pada umumnya diturunkan di Madinah. Ayat-ayat tersebut biasa disebut ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Apakah jumlah ayat-ayat hukum dalam Alquran telah dapat menyelesaikan semua problem masyarakat yang dinamis dan berubah ini? Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, bahwa dibandingkan dengan jumlah 6360 ayat yang terkan-dung dalam Alquran, ayat hukum hanya sedikit. Jumlah ayat-ayat hukum tersebut hanya 5,8 persen dari seluruh ayat Alquran, dengan rincian sebagai berikut:
1. Mengenai ibadah salat, puasa, haji, dan lain-lain sebanyak 140 ayat
2. Mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya, sebanyak 70 ayat
3. Mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya sebanyak 70 ayat
4. Mengenai soal kriminal sebanyak 30 ayat
5. Mengenai hubungan Islam dan bukan Islam sebanyak 25 ayat
6. Mengenai soal pengadilan sebanyak 13 ayat
7. Mengenai hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat
8. Mengenai soal kenegaraan sebanyak 10 ayat.
Jadi, jumlahnya hanya 368 ayat. Dari 368 ayat itu hanya 228 atau 3 ½ persen yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat. Hal itu menunjukkan, bahwa ayat-ayat yang mengatur soal hidup kekeluargaan dan perdagangan/ perekonomian mempunyai jumlah terbesar. Besarnya jumlah ayat mengenai kekeluargaan, karena keluargalah yang merupakan unit kemasyarakatan terkecil dalam setiap masyarakat.
Ayat hukum mengenai perdagangan/perekonomian juga banyak, karena kemakmuran materil individu dan keluarga merupakan syarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Perbuatan-perbuatan kriminal merusak ketenteraman masyarakat, dan masayarakat perlu diperlihara dari berbagai tindakan kriminal anggota masyarakat yang berakhlak rendah. Untuk inilah, maka ayat-ayat hukum mementingkan soal kriminal dan bersikap keras terhadap tindak kriminal.
Minimnya ayat-ayat hukum ini erat kaitannya dengan dinamika kehidupan masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek hukum itu sendiri. Masyarakat bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikuti peredaran zaman. Padahal hukum mempunyai efek mengikat. Kalau semua problem masyarakat yang selalu berkembang dan berubah itu telah diatur secara absolut dan rinci dalam Alquran, maka dinamika perkembangan masyarakat menjadi terhambat.
Karena Alquran merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasan hukumnya bersifat global, dan sedikit sekali yang terinci. Penjelasan Alquran terhadap hukum terdiri dari tiga bentuk, yaitu:
1. Penjelasan Alquran bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandungnya. Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 185 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (‘Karena itu barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.’). Begitu juga ayat qazaf (menuduh wanita baik-baik berzina) dan li’an berkaitan dengan suami yang menuduh isterinya berbuat zina. Ayat-ayat tersebut menjelaskan hukuman pelakunya secara sempurna.
2. Penjelasan Alquran bersifat global (mujmal), sedangkan sunnah berfungsi untuk menjelaskannya lebih konkrit. Seperti perintah mendirikan salat, membayar zakat, serta lafaz-lafaz yang tidak jelas maknanya, kecuali setelah dijelaskan oleh sunnah.
3. Alquran hanya menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat, mau pun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna. Misalnya hukuman hamba sahaya yang disebutkan dalam QS. Al-Nisa: 25 فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (‘Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.’)
Ayat ini mengisyaratkan, bahwa hukuman bagi hamba sahaya adalah separo dari hukuman orang yang merdeka, baik dalam hukuman pidana mau pun menyangkut hak-hak hamba sahaya.
Dengan demikian muatan hukumn dalam Alquran telah diberikan penjelasan secara beragam. Penjelasan rinci umumnya berkaitan dengan hukum yang telah pasti (qath’iy) tetapi yang hukum yang tidak pasti hanya dijelaskan secara global dan dasar-dasarnya saja.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Alquran bukan saja mengatur tentang masalah akidah, akhlak dan hukum. Dengan kata lain dalam Alquran terkandung berbagai aspek hukum. Kandungan hukum dalam Alquran dapat dibagi dalam beberapa bagian.
Menurut Muhammad Abu Zahrah, hukum-hukum dalam Alquran terbagi atas:
1. Ibadah, seperti salat, zakat, puasa, haji, sedekah dengan segala macam dan ragamnya.
2. Kafarat, yang menjadi bagian dari ibadah sebagai penebus terhadap sebagian dari dosa (kafarat zihar, sumpah dan pembunuhan orang mukmin tanpa sengaja)
3. Hukum muamalah
4. Hukum keluarga
5. Hukum pidana
6. Hukum acara (hubungan antara hakim dan pelaku tindak pidana)
7. Perlakuan terhadap non muslim.
Dengan klasifikasi yang hampir sama, Suparman Usman mengemukakan, bahwa hukum-hukum dalam Alquran secara garis besarnya terbagi kepada dua bagian, yaitu:
1. Hukum ibadat (dalam arti khusus), yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhan.
2. Hukum muamalat dalam arti luas, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dand engan alam sekitarnya. Hukum muamalat ini dirinci menjadi beberapa bidang hukum:
a. Hukum perdata (hukum muamalat dalam arti khusus) yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia, yang menyangkut harta benda atau kebutuhan terhadap benda, seperti hubungan jual beli, gadai dan hibah, perekonomian lainnya di antara mereka;
b. Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan itu;
c. Hukum waris, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia yang menyangkut harta benda dan hak yang timbul sehubungan dengan terjadinya kematian.
d. Hukum pidana, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia, yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan lain-lain;
e. Hukum acara, aitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia, yang berkaitan dengan cara berperkara di pengadilan dalam rangka memperoleh/ mempertahankan hak serta menegakkan keadilan;
f. Hukum tata negara, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia, yang menyangkut kehidupan beragama dan bernegara, hak dan kewajiban pemimpin serta warga negara;
g. Hukum antar bangsa/internasional, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia, yang berbeda negara atau agama, baik hubungan dalam keadaan perang mau pun dalam keadaan damai.
Dengan mengikuti model klasifikasi Suparman Usman, A. Djazuli dan I. Nurol Aen mengungkapkan jumlah ayat pada masing-masing bidang hukum tersebut, yaitu:
1. Hukum keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pengaturan dalam keluarga antara suami isteri, anak-anak dan kaum kerabatnya, diatur sekitar 70 ayat Alquran;
2. Hukum perdata/muamalah dalam arti sempit yaitu yang berhubungan dengan muamalah perorangan untuk memelihara hak-hak perseorangan, diatur sekitar 70 ayat
3. Hukum pidana, yaitu yang berhubungan dengan kejahatan dan sanksi-sanksinya, demi untuk memelihara kehidupan manusia di dalam agamanya, dirinya, akalnya, kehormatannya, dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat, diatur sekitar 30 ayat
4. Hukum acara, yaitu yang berhubungan dengan proses peradilan, seperti gugat, saksi, hakim dans ebagainya, dnegan maksud untuk menerapkan keadilan di antara manusia, diatur sekitar 13 ayat
5. Hukum kenegaraan, yaitu aturan yang berhubungan dengan pemerintah yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, menetapkan kewajiban dan hak pemimpin dan rakyat, diatur sekitar 10 ayat
6. Hukum hubungan internasional dan antar negara, yaitu yang mengatur hubungan antar bangsa dan antara agama baik dalam keadaan damai mau pun dalam keadaan perang, diatur sekitar 25 ayat
7. Hukum ekonomi dan harta kekayaan, yaitu yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran harta kekayaan, hubungan antara si kaya dan si miskin, serta antara rakyat dan masyarakatnya dalam bidang harta, diatur sekitar 10 ayat.
Dengan demikian dalam klasifikasi A. Djazuli dan I. Nurol Aen, memasukkan hukum waris ke dalam hukum keluarga, karena keberadaan hukum waris erat kaitannya dengan hukum keluarga. Tetapi mereka memasukkan hukum ekonomi dan harta kekayaan sebagai satu bidang hukum yang dikandung dalam Alquran.
Konsep Hukum dalam Alquran : Keadilan dan Kemanusiaan
Konsep hukum dalam Alquran adalah ide pokok yang mendasari gambaran yang bersifat umum mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Alquran. Dalam kaitan ini, dalam arti luas luas konsep hukum dalam Alquran bukan saja bernilai profan tetapi juga bernilai transenden. Dengan kata lain, konsep hukum dalam Alquran merupakan integrasi antara nilai ilahiah dan humanis. Konsep hukum dalam Alquran bernilai ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang transenden, yang ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan, dan karena Allahlah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, tetapi juga bernilai humanis karena konsep hukum tersebut senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupan profan.
Dengan demikian konsep hukum dalam Alquran tidak memisahkan antara nilai spiritual dan temporal, antara religious dan profan. Selaras dengan asumsi ini, maka pertanyaan yang muncul, adalah apakah konsep hukum dalam Alquran mengintegrasikan antara keadilan dan kemanusiaan?
Untuk menjawab permasalahan itu, maka terlebih dahulu perlu diuraikan makna keadilan. Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab ‘adl. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama” atau “persamaan.” Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak,” dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar,” karena baik yang benar mau pun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.”
Menurut Harun Nasution, al-‘adl berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Jadi, kata al-‘adl mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil.
Kata kerja ‘adala berarti meluruskan seperti letaknya perkakas rumah. Kata ‘adala selanjutnya mengandung arti menyelesaikan masalah misalnya, menyelesaikan permusuhan antara dua orang yang bertikai. Kata ini juga berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain.
Mencermati arti aslinya itu, tidak menherankan kalau kata al-‘adl dihubungkan dengan timbangan yang lurus secara horisontal, yaitu timbangan yang daunnya tidak berat sebelah. Kata al-‘adl lebih lanjut berarti serupa atau yang sama, dan juga berarti seimbang. Untuk meluruskan hal yang tidak lurus perlu diadakan sesuatu yang membuatnya lurus, dan dengan demikian al-‘adl berarti tebusan. Dari kata al-‘adl diambil pengertian keadaan menengah di antara dua keadaan yang ekstrem.
Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata al-‘adl, al-qist, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman, walau pun pengertiannya tidak selalu menjadi antonim kezaliman. ‘Adl yang berarti “sama,” memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan.”
Qist arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan.” Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu kata qist lebih umum daripada kata ‘adl, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qist itulah yang digunakannya, seperti terungkap dalam QS. Al-Nisa (4): 135 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ (‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al- qist (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walau pun terhadap dirimu sendiri…’).
Mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan. Karena itu, mizan, adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”
Dengan demikian keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Alquran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya al-qist. (QS Ali Imran: 18).
Kata ‘adl yang dalam berbagai bentuknya terulang 28 kali dalam Alquran, tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat-Nya. Di sisi lain, beragam aspek dan bojek keadilan telah dibicarakan oleh Alquran, pelakunya pun demikian. Keragaman itu mengakibatkan keragaman makna keadilan. Dalam hal ini ada empat makna keadilan yang diungkapkan Alquran:
(1) Adil dalam arti sama atau persamaan yaitu persamaan dalam hak, seperti yang diungkapkan dalam QS al-Nisa: 58 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (‘apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil…’). Kata adil dalam ayat ini- bila diartikan “sama”- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat peroses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai di dalam posisi yang sama, dan bukan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan hakim.
(2) Adil dari arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat itu, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya, seperti diisyaratkan QS al-Infithar (82): 6-7 يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) (‘wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang). Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau kurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti akan terjadi kesetimbangan (keadilan).
(3) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.”
(4) Adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.
Dari urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Alquran bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allahlah yang menegakkan keadilan (qaiman bi al-qist), sehingga harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambaNya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan.
Dalam konteks keadilan hukum yang diamanatkan Alquran, nabi Muhammad saw menegaskan adanya persamaan mutlak (egalitarisme absolut/al-muawah al-mutlaqah) di hadapan hukum syariat sebagaimana sabdanya:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ … إِلَّا بِالتَّقْوَى
Artinya :
‘wahai manusia ketahuilah, sesungguhnya tuhan kalian adalah satu, bapak kalian pun satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan dari orang Arab atas non Arab, orang non Arab atas orang Arab, … kecuali karena ketakwaannya’.
Keadilan dalam hal ini tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak juga karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.
Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Tetapi kelebihan itu tidak akan menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap dirinya. Pengakuan adanya persamaan dinyatakan dalam Alquran sebagai “pemberian” Allah yang berimplikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah sifat kemuliaan manusia (al-karamah al-insaniah).
Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Alquran adalah sebagai anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.
Dalam kaitan ini, orang yang – terbukti secara sah dan meyakinkan – suatu pelanggaran hukum, adalaha adil jika yang bersangkutan dihukum. Pencuri adil kalau dihukum potong tangan, penzina yang belum menikah adil kalau dihukum cambuk 100 kali, dan sebagainya. Sebaliknya, keadilan hukum tidak dapat ditegakkan jika mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tidak dihukum.
Keadilan hukum dalam Alquran tidak menyamakan hukum di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum mana pun.
Dalam kaitannya dengan keadilan hukum dalam Alquran ini, konstitusi Islam mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara konsep keadilan itu, antara lain:
1) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bagi kebebasan pribadinya;
2) Setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, perkawinan, pendidikan, dan perawatan medis;
3) Setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum;
4) Semua orang sama kedudukannya dalam Islam;
5) Semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal usul dan sebagainya;
6) Setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyambut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan sebagainya.
Mengenai keadilan hukum berimbang –dalam hukum pidana- asas keadilan berimbang terlihat pada sanksi yang diberikan, semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang akan dijatuhkan.
Sedangkan dalam bidang hukum perdata juga berlaku prinsip keadilan berimbang. Perbandingan dan perbedaan porsi bagi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan Alquran adalah disesuaikan dengan perimbangan tanggung jawab yang dibebankan antara laki-laki dan wanita. Dalam hal ini, keadilan diterapkan dalam upaya menempatkans esuatu pada tempat yang semestinya. Termasuk keadilan dalam hukum, adalah pengenaan denda atau hukuman terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, seperti suami yang menzihar isterinya atau suami isteri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan. Mereka dikenakan kifarat yaitu memberi makan 60 orang miskin, sedangkan orang yang mengambil haji tamattu, dikenakan denda, memotong sesekor kambing sebagai dam.
Konsep hukum dalam Alquran tidak saja berorientasi pada keadaan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor kemanusiaan, baik melindungi hak-hak korban, mau pun penjerahan (penyadaran) pelaku sendiri dari pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi sehingga harus diperlakukan secara manusiawi dan sebagai subyek, bukan hanya sebagai alat semata. Karena manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan Tuhan dan menjadi objek pembahasan utama dalam Alquran.
Jelasnya, bahwa konsep hukum dalam Alquran yang disertai sanksi, baik berupa sanksi duniawi mau pun sanksi ukrawi (neraka), adalah bertujuan untuk membatasi ambisi dan hawa nafsu manusia, sehingga hak-hak manusia lain dan kemanusiaan terpelihara, yaitu mencegah kerusakan bagi manusia, dan mendatangkan kemaslahatan, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan. Jadi, larangan mengikuti hawa nafsu pada hakikatnya adalah upaya memelihara martabat kemanusiaan.
Kemaslahatan manusia dalam kehidupan ada yang bersifat daruriah yang terfokus pada lima hal, yaitu (a) memelihara agama, (b) memelihara jiwa, (c) memelihara akal, (d) memelihara keturunan, dan (e) memelihara harta. Untuk memelihara agama, maka dilarang murtad dari Islam atau mempermaikan agama. Untuk memelihara jiwa, maka dilarang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa alasan sah. Untuk memelihara akal, maka dilarang meminum khamar dan yang sejenisnya. Untuk memelihara keturunan, maka dilarang berzina. Untuk memelihara harta, maka dilarang mencuri.
Walau pun dari segi keadilan hukum, orang yang menganiaya atau membunuh harus dihukum qisas (dibunuh atau dihukum setimpal dengan penganiayaannya), namun hukuman itu tidak boleh melampaui batas, yang bertentangan dengan kemanusiaan. Karena itulah ada kemungkinan pelaku pembunuhan dan penganiayaan dimaafkan keluarga korban dan korban penganiayaan itu dari hukuman fisik, baik dengan tetap membayar diat (denda), mau pun tanpa diat sama sekali.
Orang yang belum menikah jika berzina, maka hukuman yang adil baginya adalah dicambuk 100 kali. Tetapi akan bertentangan dengan kemanusiaannya jika dihukum lebih dari 100 kali. Begitu pula pencuri, adil jika dipotong tangannya. Tetapi demi kemanusiaan, pencuri tidak dipotong tangannya jika mencuri di musim kelaparan, sebagaimana yang pernah dilakukan khalifah Umar bin Khattab.
Berpijak pada prinsip kemanusiaan ini, maka konsep hukum dalam Alquran, di samping berupa ketentuan hukum ‘azimah, juga disertai hukum rukhsah yang diberlakukan kepada orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Dengan adanya hukum rukhsah, maka orang yang mengalami hambatan melakukan hukum ‘azimah akan tetap melaksanakan ketentuan hukum Tuhan dalam Alquran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa elan dasar (basic elan) Alquran mempunyai penekanan pada keadilan dan persamaan esensial manusia.
Bertolak dari uraian di atas, maka pandangan bahwa berbuat baik dengan jalan mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan pihak lain atau membalas kejahatan dengan kebaikan, lebih tinggi nilainya daripada keadilan, hanyalah benar dalam hubungan antar individu, namun keliru jika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena salah satu asas kehidupan bermasyarakat adalah keadilan, sedangkan sikap berbuat baik yang melebihi keadilan- seperti berbuat baik terhadap mereka yang bersalah (melakukan pelanggaran hukum) akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.
Keadilan harus ditegakkan, kalau perlu dengan tindakan tegas. Alquran menggandengkan “timbangan” (alat ukur yang adil) dengan “besi” yang digunakan sebagai senjata, mengisyaratkan bahwa senjata adalah salah satu cara atau alat untuk menegakkan keadilan.(QS. Al-Hadid: 25).
Karena itu jika terjadi pertentangan antara kedilan dan kemanusiaan dalam suatu penegakan hukum, maka pertimbangan keadilan hukumlah yang diunggulkan demi untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang lebih luas. Dalam hal ini memang sepintas terkesan ketegasan keadilan hukum telah bertentangan bahkan mengesampingkan kemanusiaan. Namun perlu dipahami bahwa dalam penegakan keadilan hukum yang tegas, maka fungsi hukum sebagai social control dapat terealisir secara berdaya guna dan berhasil guna. Orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mengurungkan niatnya jahatnya. Orang yang telah dijatuhi hukuman pun diharapkan akan jera (sadar) dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.
Di samping itu konsep hukum dalam Alquran dalam hal-hal tertentu memang bertujuan untuk kemanusiaan, seperti kewajiban tolong-menolong, zakat, infak, wakaf dan sekdekah.
Begitu pula ketentuan hukum dalam Alquran berupa sanksi kafarat dalam bentuk pembebasan budak bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Atau memberi makan orang miskin bagi yang menzihar isterinya atau bersumpah atau berhubungan biologis siang hari di bulan Ramadan pada hakekatnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Tegasnya konsep hukum tersebut secara substansial bertujaun agar perbudakan dapat dihilangkan dan kemiskinan dapat dieliminir dalam kehidupan manusia. Pembebasan budak sama artinya menghidupkannya dari kematian, yakni kembali hidup dalam kebebasan dari kematian hak asasinya. Bahkan menurut Mahmud Syaltut, pembebasan budak – dalam kasus pembunuhan tanpa sengaja – secara maknawi merupakan upaya menghidupkan kembali jiwa orang lain, menggantikan jiwa yang telah meninggal akibat pembunuhan tanpa sengaja itu.
Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Alquran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam -yang bersumber dari Alquran- adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi. Sehingga sangatlah tepat pendapat Erwin I. J. Rosenthal, bahwa keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber pembenaran dalam Alquran.
Dalam konteks ini maka dianggap adil jika orang yang melanggar hukum harus dihukum, namun dalam pelaksanaan hukuman harus tetap memperhatikan kemanusiaan. Karena di dalam keadilan hukum itu terkandung kemanusiaan.

Penutup
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Alquran bukan saja mengatur tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horisontal manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya.
2. Jumlah ayat hukum dalam Alquran hanya sedikit dibandingkan dengan yang mengatur tentang akidah. Ayat-ayat hukum tersebut pada umumnya bersifat global, selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat yang senantiasa dinamis, berkembang dan berubah.
3. Konsep hukum dalam Alquran mengintegrasikan antara kedilan dan kemanusiaan, yang tercermin dalam pelaksanaan hukuman mau pun dalam konsep-konsep kewajiban yang bernilai kemanusiaan.
4. Konsep keadilan dan kemanusiaan dalam hukum tersebut pada hekekatnya merupakan tujuan dari hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. Uş­l al- Fiqh. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum dengan judul Ushul Fiqih, Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
——-. Tanzim al-Islam li al-Mujtama.’ Diterjemahkan oleh Shadiq Nur Rahmat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Falsafah Hukum Islam, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Dahlan, Abdu Azis Dahlan, et al. Ensklopedi Hukum Islam, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Djazuli, A dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Doi, Abdur Rahman I. Shari’ah The Islamic Law. Diterjemahkan oleh H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi dengan judul Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993
Hasan, Hasbi. “Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan.” Dalam Suara Uldilag, Vol. II, No. 5, September 2004.
Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad, Juz V, Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.].
al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif. Kitab al-Ta’rifat, Bayrut: Maktabah Lubnan, 1969.
Khallaf, Adul Wahab. Ilmu Usul al-Fiqh, Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.].
Mas’adi, Ghufron A. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
Minhajuddin. Sistematika Filsafat Hukum Islami, Cet. I; Ujung Pandang: Ahkam, 1996.
Nasution, Harun. Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran. Cet. VI; Bandung: Mizan, 2000.
——-. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jilid II. Cet. VI: Jakarta: UI Press, 1986.
Rasdiyanah, Andi. Hukum Islam – 2, Bahan Kuliah, Makassar: PPs IAIN Alauddin Makassar, 2005.
Rosenthal, Erwin I.J. Political Thought in Medical Islam, Philadelphia: Temple Universty Press, 1991.
al-Salih, Subhi. Mabahis fi ‘Ulum al-Quran. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Salim, Abdul Muin. Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al Qur’an, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Sardar, Ziauddin. Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come. Diterjemahkan Rahman Astuti dengan judul Masa Depan Islam, Bandung: Pustaka, 1987.
Schacht, Yoseph. An Introduction to Islamic Law, Oxford: Oxford University Press, 1964.
Shihab, M. Quraish Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. XXV; Bandung: Mizan, 2003.
——-. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001.
——-. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1999.
Syah, Ismail Muhammad. “Tujuan dan Ciri Hukum Islam.” Dalam Zaini Dahlan, dkk., Filsafat Hukum Islam, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Syaltut, Mahmud. Al-Fatawa, Cet. III; Kairo: Dar al-Qalam, [t.th.].
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Satu Balasan ke KONSEP HUKUM DALAM ALQURAN : KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

  1. David mengatakan:

    apa ada ayat yang menerangkan tentang pegadaian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: